Aksi Ratusan Mahasiswa...
1/5
Ratusan mahasiswa yang dari sejumlah universitas dan perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumsel menyuarakan aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di halaman Kantor DPRD Sumsel di Palembang, Kamis (22/8/2024).
Aksi Ratusan Mahasiswa...
2/5
Ratusan mahasiswa yang dari sejumlah universitas dan perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumsel menyuarakan aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di halaman Kantor DPRD Sumsel di Palembang, Kamis (22/8/2024).
Aksi Ratusan Mahasiswa...
3/5
Ratusan mahasiswa yang dari sejumlah universitas dan perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumsel menyuarakan aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di halaman Kantor DPRD Sumsel di Palembang, Kamis (22/8/2024).
Aksi Ratusan Mahasiswa...
4/5
Mahasiswa melakuka aksi karena Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dinilai tergesa-gesa dalam mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, hanya beberapa jam setelah MK mengeluarkan putusan yang membatalkan syarat pencalonan kepala daerah.
Aksi Ratusan Mahasiswa...
5/5
Mahasiswa melakuka aksi karena Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dinilai tergesa-gesa dalam mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, hanya beberapa jam setelah MK mengeluarkan putusan yang membatalkan syarat pencalonan kepala daerah.
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa...
Aksi Ratusan Mahasiswa...

Aksi Ratusan Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada di Palembang

Jum'at, 23 Agustus 2024 - 06:20 WIB
A A A
Ratusan mahasiswa yang dari sejumlah universitas dan perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumsel menyuarakan aksi penolakan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di halaman Kantor DPRD Sumsel di Palembang, Kamis (22/8/2024).

Mahasiswa melakuka aksi karena Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dinilai tergesa-gesa dalam mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, hanya beberapa jam setelah MK mengeluarkan putusan yang membatalkan syarat pencalonan kepala daerah.
(sra)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Anda punya koleksi foto jalan-jalan yang keren, liburan tak terlupakan, atau foto indah penuh makna?
Kirim foto-foto Anda untuk tampil di Galerimu Unggah Foto
Foto Terkait
Aksi Teatrikal Tolak...
Aksi Teatrikal Tolak Revisi UU Minerba
Aksi Teatrikal Mahasiswa...
Aksi Teatrikal Mahasiswa di Palembang Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan Mahasiswa Unindra...
Ratusan Mahasiswa Unindra Gelar Aksi Tolak UU Omnibus Law
Aksi Wartawan Tolak...
Aksi Wartawan Tolak Revisi UU Penyiaran di DPR RI
Massa Makin Panas! Aksi...
Massa Makin Panas! Aksi Bakar Ban Warnai Demo Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada di Depan DPR
Aksi Tuntut Revisi UU...
Aksi Tuntut Revisi UU ITE
Foto Terkini
Presiden Prabowo Subianto...
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Peringatan Harlah ke-28 PKB
1 jam yang lalu
Injtima Ulama Hadirkan...
Injtima Ulama Hadirkan Ratusan Ulama Khusus dari Berbagai Wilayah
2 jam yang lalu
Sambut Kepala BGN Baru,...
Sambut Kepala BGN Baru, Korwil Nabire Optimistis MBG Maju di 3T
9 jam yang lalu
Bank Mandiri Bukukan...
Bank Mandiri Bukukan Laba Bersih Rp30,4 Triliun pada Kuartal II 2026
9 jam yang lalu
Penyerahan Santunan...
Penyerahan Santunan PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen kepada Ahli Waris Rahmad Gobel
9 jam yang lalu
inDrive Rayakan 13 Tahun,...
inDrive Rayakan 13 Tahun, Perkuat Mobilitas yang Lebih Adil
10 jam yang lalu
Foto Terpopuler
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Ganti Lima Pejabat
Potret Kebersamaan Satgas...
Potret Kebersamaan Satgas TMMD Bersama Warga Desa Watuduwur
KPK Tahan Bupati Lombok...
KPK Tahan Bupati Lombok Barat Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi
Safrizal ZA: Gerakan...
Safrizal ZA: Gerakan Indonesia ASRI Harus Menjadi Budaya, Dimulai dari Aksi Nyata Menjaga Lingkungan
KPK Sita Uang Tunai...
KPK Sita Uang Tunai Rp9,06 Miliar dalam OTT Bupati Lombok Barat
PPLI dan DESI Perkuat...
PPLI dan DESI Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan