Maruarar Sirait : Rumah Subsidi KPR FLPP Mulai Dinikmati Pegawai Kemendagri

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa membeli rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) ternyata lebih hemat dibandingkan menyewa rumah setiap bulan.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara penyerahan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah melakukan akad KPR FLPP bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/8).

Sebelum prosesi serah terima kunci, Ara, sapaan akrab Maruarar berdialog langsung dengan para penerima manfaat. Ara menemukan fakta menarik bahwa ada pegawai Kemendagri mengaku bahwa cicilan rumah subsidi yang mereka bayarkan justru lebih ringan daripada biaya mengontrak rumah.

"Selama ini saya mengontrak rumah Rp 2 juta perbulan. Sekarang, saya cukup mencicil Rp 1,7 juta dan rumah itu menjadi milik saya sendiri," ujar salah satu pegawai penerima rumah subsidi.

Pegawai lainnya menambahkan bahwa proses pengajuan KPR berlangsung cepat, tanpa pungutan liar dan kualitas rumahnya juga layak huni. "Ini sangat membantu bagi kami yang berpenghasilan terbatas," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Maruarar menegaskan bahwa program rumah subsidi memang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), agar bisa memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

"Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah. Ternyata memiliki rumah subsidi jauh lebih ringan angsurannya dibandingkan membayar sewa atau kontrakan," ujarnya.

Dari total 2.000 unit rumah subsidi yang dialokasikan untuk ASN Kemendagri, hingga kini sebanyak 1.190 pegawai telah mendaftar dan 50 diantaranya sudah menyelesaikan proses akad KPR FLPP. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP, Kemendagri dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

"Kementerian PKP dan Kemendagri telah berkolaborasi menghadirkan karpet merah bagi ASN yang ingin memiliki rumah subsidi," jelas Ara.

Ara juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menyukseskan program prioritas nasional “3 Juta Rumah” yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti sejumlah terobosan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi maksimal 10 hari.

"Karpet merah seperti ini tidak mungkin hadir tanpa dukungan Mendagri. Ini adalah hasil kerja bersama. Presiden bahkan menegaskan dalam rapat kabinet bahwa tidak ada superman dalam pemerintahan, yang ada adalah super team," tegasnya.

Mendagri Tito Karnavian menyambut baik sinergi lintas kementerian yang memperluas akses terhadap kepemilikan rumah bagi ASN. Ia telah menginstruksikan seluruh unit kerja Kemendagri untuk mendata pegawai yang belum memiliki rumah agar bisa memanfaatkan skema KPR subsidi.

"Ternyata masih banyak ASN Kemendagri yang belum punya rumah, dan KPR FLPP ini sangat membantu mereka," ungkap Tito.

Menurut Tito, kepemilikan rumah layak tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Mudah-mudahan dengan dukungan perumahan seperti ini yang menyentuh kebutuhan mendasar yaitu papan, kinerja ASN meningkat, pelayanan publik makin baik dan potensi penyimpangan bisa ditekan," tutupnya