Food Policy Fellowship Dorong Penyelarasan Kebijakan GGL dan Reformulasi Pangan Nasional
Senin, 24 November 2025 - 16:25 WIB
A
A
A
Jakarta - Food Policy Fellowship 2025 yang diselenggarakan oleh Pijar Foundation bekerja sama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, resmi ditutup dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan pengendalian gula, garam dan lemak (GGL) serta reformulasi pangan nasional. Selama dua hari, perwakilan pemerintah, industri, akademisi dan organisasi masyarakat sipil berdiskusi intensif untuk menyelaraskan pemahaman teknis untuk menutup kesenjangan regulasi PP 28/2024 Tentang Kesehatan, serta menyusun langkah kolaboratif lintas sektor.
Melalui fellowship yang bertajuk “Indonesia Symposium on Nutrition Policy and Collaborative Reformulation”, para peserta menyepakati bahwa penyamaan persepsi dan definisi operasional terkait turunan PP 28/2024 menjadi kebutuhan mendesak. Peserta menyoroti bahwa Indonesia memerlukan kejelasan mengenai batas ambang GGL, kategori produk prioritas serta standar implementasi yang konsisten agar regulasi dapat diterapkan secara efektif dan sesuai kapasitas industri.
Selain itu, perbedaan pandangan mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan pemanis (Non-Sugar Sweetener/NSS) menunjukkan perlunya harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk mempercepat inovasi tanpa mengurangi keamanan pangan.
“Penurunan faktor risiko penyakit tidak menular menjadi agenda penting karena langsung mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan keunggulan manusia Indonesia. Kesehatan untuk semua adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.” ujar dr. Anas Ma’ruf, MKM, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Selain penyelarasan definisi, para pemangku kepentingan juga menyoroti kebutuhan mendesak akan roadmap implementasi GGL yang terukur dan bertahap, dengan timeline tahunan dan aktivitas implementatif yang jelas. Roadmap tersebut dipandang krusial untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, memberikan ruang transisi bagi industri dan memastikan bahwa kebijakan menganut prinsip human-centric policy, yang tidak hanya kuat secara regulasi tetapi juga aplikatif sesuai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Dukungan kebijakan terhadap reformulasi ikut menjadi perhatian penting dalam diskusi fellowship. Para ahli dan industri menilai bahwa Indonesia perlu memperkuat skema insentif dan harmonisasi standar, terutama terkait penggunaan bahan tambahan pangan pemanis (Non-Sugar Sweetener/NSS), yang saat ini belum sepenuhnya mengacu pada standar internasional.
“Kebijakan pangan dan inovasi teknologi, seperti NSS, harus berjalan bersama dalam visi yang sama : Indonesia Maju. Kebijakan pangan dan inovasi teknologi harus human-centric, menempatkan manusia bukan sekadar obyek regulasi melainkan tujuan dari pembangunan nasional,” ungkap Cazadira Fediva Tamzil, Direktur Eksekutif Pijar Foundation.
*Rangkaian Rekomendasi Output Food Policy Fellowship 2025*
Sebagai tujuan utama, fellowship merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, prioritas diarahkan pada penguatan koordinasi lintas kementerian melalui pembentukan platform kolaboratif yang lebih terstruktur di bawah Kemenko PMK.
Pada saat yang sama, percepatan penyusunan peraturan turunan PP 28/2024 menjadi krusial agar definisi teknis, mekanisme pelaksanaan serta standar batas ambang GGL memiliki kepastian regulasi yang dapat diterapkan secara praktis.
Dalam jangka menengah, peserta mendorong penyusunan National Roadmap pengendalian GGL dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disepakati bersama lintas pemangku kepentingan.
Roadmap perlu memuat tahapan implementasi yang jelas, periode transisi yang memadai bagi industri serta insentif kebijakan untuk mempercepat reformulasi. Strategi komunikasi publik dan edukasi gizi yang sistematis juga dinilai penting untuk membentuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap produk reformulasi.
Dalam jangka panjang, Indonesia didorong untuk membangun ekosistem inovasi pangan yang berkelanjutan melalui pengembangan Centre of Excellence reformulasi pangan, penguatan rantai pasok bahan baku alternatif berbasis potensi lokal serta penerapan skema insentif dan disinsentif yang mendorong inovasi dan kepatuhan regulasi. Seluruh proses ini perlu ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi yang adaptif, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta terhubung dengan kolaborasi regional dan internasional agar sejalan dengan standar global dan meningkatkan daya saing industri pangan nasional.
Hasil fellowship ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat implementasi kebijakan gizi nasional, mendorong reformulasi pangan serta menekan beban ekonomi akibat PTM.
Pijar Foundation dan BKPK Kemenkes menyatakan komitmennya untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti melalui forum lanjutan dan kerja kolaboratif yang lebih terstruktur.
Melalui fellowship yang bertajuk “Indonesia Symposium on Nutrition Policy and Collaborative Reformulation”, para peserta menyepakati bahwa penyamaan persepsi dan definisi operasional terkait turunan PP 28/2024 menjadi kebutuhan mendesak. Peserta menyoroti bahwa Indonesia memerlukan kejelasan mengenai batas ambang GGL, kategori produk prioritas serta standar implementasi yang konsisten agar regulasi dapat diterapkan secara efektif dan sesuai kapasitas industri.
Selain itu, perbedaan pandangan mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan pemanis (Non-Sugar Sweetener/NSS) menunjukkan perlunya harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk mempercepat inovasi tanpa mengurangi keamanan pangan.
“Penurunan faktor risiko penyakit tidak menular menjadi agenda penting karena langsung mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan keunggulan manusia Indonesia. Kesehatan untuk semua adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.” ujar dr. Anas Ma’ruf, MKM, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
Selain penyelarasan definisi, para pemangku kepentingan juga menyoroti kebutuhan mendesak akan roadmap implementasi GGL yang terukur dan bertahap, dengan timeline tahunan dan aktivitas implementatif yang jelas. Roadmap tersebut dipandang krusial untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, memberikan ruang transisi bagi industri dan memastikan bahwa kebijakan menganut prinsip human-centric policy, yang tidak hanya kuat secara regulasi tetapi juga aplikatif sesuai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Dukungan kebijakan terhadap reformulasi ikut menjadi perhatian penting dalam diskusi fellowship. Para ahli dan industri menilai bahwa Indonesia perlu memperkuat skema insentif dan harmonisasi standar, terutama terkait penggunaan bahan tambahan pangan pemanis (Non-Sugar Sweetener/NSS), yang saat ini belum sepenuhnya mengacu pada standar internasional.
“Kebijakan pangan dan inovasi teknologi, seperti NSS, harus berjalan bersama dalam visi yang sama : Indonesia Maju. Kebijakan pangan dan inovasi teknologi harus human-centric, menempatkan manusia bukan sekadar obyek regulasi melainkan tujuan dari pembangunan nasional,” ungkap Cazadira Fediva Tamzil, Direktur Eksekutif Pijar Foundation.
*Rangkaian Rekomendasi Output Food Policy Fellowship 2025*
Sebagai tujuan utama, fellowship merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, prioritas diarahkan pada penguatan koordinasi lintas kementerian melalui pembentukan platform kolaboratif yang lebih terstruktur di bawah Kemenko PMK.
Pada saat yang sama, percepatan penyusunan peraturan turunan PP 28/2024 menjadi krusial agar definisi teknis, mekanisme pelaksanaan serta standar batas ambang GGL memiliki kepastian regulasi yang dapat diterapkan secara praktis.
Dalam jangka menengah, peserta mendorong penyusunan National Roadmap pengendalian GGL dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disepakati bersama lintas pemangku kepentingan.
Roadmap perlu memuat tahapan implementasi yang jelas, periode transisi yang memadai bagi industri serta insentif kebijakan untuk mempercepat reformulasi. Strategi komunikasi publik dan edukasi gizi yang sistematis juga dinilai penting untuk membentuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap produk reformulasi.
Dalam jangka panjang, Indonesia didorong untuk membangun ekosistem inovasi pangan yang berkelanjutan melalui pengembangan Centre of Excellence reformulasi pangan, penguatan rantai pasok bahan baku alternatif berbasis potensi lokal serta penerapan skema insentif dan disinsentif yang mendorong inovasi dan kepatuhan regulasi. Seluruh proses ini perlu ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi yang adaptif, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta terhubung dengan kolaborasi regional dan internasional agar sejalan dengan standar global dan meningkatkan daya saing industri pangan nasional.
Hasil fellowship ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat implementasi kebijakan gizi nasional, mendorong reformulasi pangan serta menekan beban ekonomi akibat PTM.
Pijar Foundation dan BKPK Kemenkes menyatakan komitmennya untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti melalui forum lanjutan dan kerja kolaboratif yang lebih terstruktur.
(sra)
Foto
