Energy Outlook 2026 Soroti Peran Green Financing dalam Pengembangan Bioenergi Nasional

Jakarta - Forum Energy Outlook 2026: "Strengthening Indonesia’s Energy Supply Chain" yang berlangsung sukses ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) berkolaborasi dengan Satgas Energi BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Rabu, 17 Desember 2025 di The Westin, Jakarta.

Energy Outlook 2026 merupakan forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor mulai dari pemerintah, pelaku industri energi, hingga akademisi untuk berdiskusi, berbagi wawasan, serta menjajaki peluang kolaborasi dalam menghadapi dinamika global sektor energi.

Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira melalui sambutan pembukanya pada Diskusi Panel 1 dengan tema “Security & Efficiency in Fossil Energy Supply Chain”, menyampaikan bahwa energi merupakan tulang punggung pembangunan. Tidak ada industrialisasi tanpa energi yang andal dan terjangkau, serta tidak ada keadilan sosial tanpa akses energi yang merata. Jika rantai pasok energi rapuh, biaya logistik akan melonjak, daya saing industri menurun, ketimpangan antar wilayah melebar, dan ketahanan energi tidak akan tercapai.

ASPEBINDO menegaskan komitmennya untuk mendorong dialog konstruktif dan solusi konkret dalam menghadapi tantangan sektor energi. Forum ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan serta langkah nyata untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia secara berkelanjutan.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman sebagai Keynote Speaker pada Diskusi Panel 1, menyampaikan bahwa di tengah peningkatan konsumsi energi nasional dan upaya menuju net zero emission, gas bumi menjadi energi transisi yang sangat strategis. Tantangannya adalah memastikan pasokan, infrastruktur, dan rantai pasok gas berjalan kuat agar dapat menopang pembangkit, industri, dan kebutuhan domestik secara berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi migas, percepatan pembangunan infrastruktur gas, serta penguatan rantai pasok energi nasional yang didukung kolaborasi lintas sektor, regulasi yang adaptif, dan iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu, Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia dan juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas ASPEBINDO, turut hadir sebagai Keynote Speaker menyampaikan, bahwa ketahanan rantai pasok energi nasional harus diperkuat secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

Koperasi khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam distribusi dan pengelolaan energi, seiring meningkatnya peran Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Pemerintah mendorong sinergi nyata antara industri besar dan koperasi, baik di sektor energi terbarukan maupun konvensional, agar pengelolaan energi berjalan efisien, adil, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Nanang Abdul Manaf, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Migas, sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas yang hadir sebagai pembicara menekankan, bahwa ketahanan energi nasional tidak mungkin terwujud tanpa cadangan migas yang cukup, dan cadangan hanya bisa diperoleh melalui eksplorasi. Tanpa eksplorasi, tidak akan ada produksi, dan tanpa produksi, kemandirian energi sulit tercapai.

Ditambahkan olehnya, eksplorasi migas saat ini membutuhkan investasi besar, sehingga pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, insentif yang kompetitif, serta perbaikan data dan regulasi agar Indonesia tetap menarik bagi investor global.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin sebagai Keynote Speaker pada Diskusi Panel 2 dengan tema “Financing Bioenergy for Sustainable Growth”, memperkenalkan gagasan green democracy dan menekankan, bahwa kebijakan energi tidak boleh hanya didikte oleh mekanisme pasar, tetapi harus menghadirkan keadilan wilayah. Guna menghadirkan keseimbangan, Sultan menyampaikan bahwa DPD RI mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional dengan skema blended finance.

"Kita butuh insentif fiskal khusus agar investor memiliki bantalan risiko atau risk cushion yang cukup saat masuk ke wilayah yang infrastrukturnya belum mapan. Transisi energi hanya akan berhasil jika daerah penghasil biomassa menikmati nilai tambahnya secara langsung,” kata Sultan.

“Transisi energi bukanlah sekadar penambahan alternatif sumber energi, namun di dalamnya terdapat perubahan sistem, perubahan perilaku, dan terutama perubahan cara kita berinvestasi,” ujar Jay Singgih, Kasatgas Energi BPP HIPMI saat menyampaikan Sambutan Pembuka pada Panel Diskusi 2 yang membahas pendanaan, peran sektor swasta, serta dukungan kebijakan pemerintah diantaranya melalui Bank Himbara untuk mendorong pengembangan bioenergi sebagai bagian dari bauran energi nasional.

Dikatakan oleh Jay Singgih, bahwa dunia saat ini berada di titik krusial yang dituntut untuk mengamankan pasokan energi, menurunkan emisi sekaligus menjaga lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.

“Indonesia dianugerahi sumber daya biomassa yang melimpah, mulai dari limbah pertanian, residu kelapa sawit, bahan organik, hingga potensi biofuel dan biogas yang semuanya dapat menjadi kekuatan besar dalam agenda transisi energi kita jika ditata dan dikelola dengan baik,” kata Jay Singgih yang juga menjabat Wakil Ketua Umum ASPEBINDO.

Jay Singgih yang juga Ketua Umum INTRAMIGAS (Asosiasi Infrastruktur dan Transportasi Migas), menegaskan bahwa dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, serta dukungan pembiayaan yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang ada. Tantangannya bukan hanya membangun infrastruktur dan fasilitas bioenergi, tetapi sekaligus menciptakan ekosistem pendanaan yang dapat memastikan proyek-proyek yang layak, bankable, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan.

Untuk itu, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga permodalan, perbankan serta non-perbankan menjadi kunci keberhasilan transisi energi. Dukungan pembiayaan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan akan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga adil dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

“Melalui pembiayaan yang terarah dan kolaboratif, bioenergi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi desa, serta memberdayakan UMKM sebagai bagian dari ekosistem energi nasional,” ujarnya.

Jay Singgih menyampaikan, HIPMI dan ASPEBINDO memiliki peran penting sebagai kolaborator dan motor penggerak, khususnya mendorong peluang bisnis energi terbarukan dalam mewarnai ketahanan energi nasional, seperti biomassa untuk cofiring pembangkit listrik, berkolaborasi dalam transportasi dengan produsen biofuel, serta membantu pengusaha muda nasional mengambil peluang usaha, mengembangkan jaringan, dan memfasilitasi sinergi, antara industri dan kebijakan energi bersih untuk mencapai target energi terbarukan nasional.

Melalui Satgas Energi BPP HIPMI, berbagai inisiatif telah dijalankan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha muda, memperluas jejaring usaha, serta mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai nilai bioenergi, termasuk melalui kegiatan workshop dan kunjungan lapangan pengembangan bioenergi.

Menutup sambutannya, Jay Singgih menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di kawasan dalam pengembangan bioenergi. Ia berharap Forum Energy Outlook 2026 dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, memperluas kolaborasi, dan mempercepat implementasi kebijakan energi berkelanjutan yang selaras dengan Asta Cita dan Program Strategis Nasional.

“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, bioenergi dapat menjadi fondasi penting bagi ketahanan energi nasional sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” tutup Jay.