Sidang Dewan Pleno HIPMI 2026: Konsolidasi Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Energi

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menggelar Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI XVIII Tahun 2026 di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2026.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu penting terkait pelaksanaan dan pengembangan program kerja organisasi, sekaligus menjadi wadah pertukaran informasi antara pengurus pusat dan daerah serta membahas berbagai hal penting demi keberlanjutan organisasi di tingkat nasional.

SDP HIPMI XVIII yang mengusung tema “HIPMI Penggerak Ekonomi untuk Indonesia Berdaulat” ini diikuti sekitar 3.000 peserta dari seluruh Indonesia. Para peserta terdiri dari pengurus BPP HIPMI, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, HIPMI Perguruan Tinggi, Badan Semi Otonom HIPMI, serta utusan Badan Pengurus Daerah (BPD).

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Anggota DPR RI Erwin Aksa, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rachmatika Dewi, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, serta jajaran pengurus pusat dan daerah HIPMI dari seluruh Indonesia.

Ketua Panitia Pelaksana Lokal SDP HIPMI 2026, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menyampaikan rasa bangganya karena Makassar kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda nasional tersebut. Ia menilai kepercayaan tersebut menjadi kehormatan bagi Sulawesi Selatan. Menurutnya, ini merupakan agenda nasional pertama HIPMI yang kembali diselenggarakan di Makassar setelah sebelumnya kota tersebut menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas).

Ia juga menegaskan bahwa Sulawesi Selatan siap berkolaborasi dengan seluruh daerah di Indonesia demi mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dalam laporannya menyampaikan bahwa pada periode kepengurusannya HIPMI telah melaksanakan amanat Munas Solo dengan melakukan konsolidasi organisasi di 38 provinsi. Konsolidasi tersebut juga mencakup pembentukan kepengurusan di daerah pemekaran Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Akbar juga menyoroti kondisi kelas menengah di Indonesia yang mengalami penurunan. Ia menyebutkan bahwa proporsi kelas menengah di Indonesia menurun dari sekitar 21 persen menjadi 17 persen, sementara di negara-negara maju jumlah kelas menengah mencapai sekitar 55 hingga 60 persen. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan insentif dan kebijakan afirmatif dari pemerintah agar kelas menengah di Indonesia dapat kembali tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi nasional.

HIPMI berharap momentum SDP 2026 dapat melahirkan berbagai ide dan gagasan strategis yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai kontribusi organisasi dalam membantu Indonesia keluar dari jebakan middle income trap serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia, yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka Sidang Dewan Pleno HIPMI 2026. Dalam sambutannya, Bahlil memaparkan berbagai program strategis di sektor energi dan sumber daya mineral serta kondisi perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

Ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Bahlil juga mengingatkan pentingnya terobosan dalam upaya mencapai swasembada energi. Menurutnya, Indonesia tidak akan mampu mencapai kemandirian energi tanpa langkah-langkah inovatif dan kebijakan strategis. Ia menilai bahwa pihak yang paling diuntungkan dari lambatnya kemandirian energi Indonesia adalah para importir energi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional, Kementerian ESDM berencana membuka tender sekitar 110 blok migas baru untuk menjamin pasokan energi masa depan. Bahlil mengajak para pengusaha HIPMI yang memiliki minat di sektor tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek energi guna mendorong ketahanan energi dan swasembada energi nasional.

Ia juga menambahkan bahwa sebagai bentuk kebijakan afirmatif, proyek-proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar akan diberikan kepada pengusaha di daerah tempat proyek tersebut berada.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para pengusaha muda HIPMI untuk mempercepat hilirisasi sektor pertanian sebagai strategi menjadikan Indonesia pemain utama dalam ekonomi global. Ia menceritakan dinamika awal ketika bergabung dalam kabinet, di mana Presiden Prabowo Subianto sempat menargetkan percepatan swasembada pangan dari empat tahun menjadi tiga tahun, bahkan kemudian dipercepat menjadi satu tahun.

Meski menghadapi tantangan perubahan target yang sangat cepat serta ancaman fenomena El Nino, pada 7 Januari 2026 Indonesia diumumkan berhasil mencapai swasembada pangan dalam waktu tercepat sepanjang sejarah. Menurut Amran, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah, sinergi lintas kementerian, serta partisipasi dunia usaha, termasuk para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.

Memasuki tahap berikutnya, Kementerian Pertanian menyiapkan program hilirisasi besar-besaran di sektor pertanian dan perkebunan dengan dukungan anggaran sebesar Rp371 triliun dalam tiga tahun ke depan. Amran menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi dan transformasi ekonomi sangat bergantung pada keberanian, inovasi, serta peran aktif para pengusaha muda.

Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti, dan Perhubungan) BPP HIPMI sekaligus Ketua Satuan Tugas Energi BPP HIPMI, Jay Singgih, menilai bahwa Sidang Dewan Pleno HIPMI XVIII Tahun 2026 di Makassar menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempertegas peran HIPMI sebagai penggerak ekonomi nasional.

Jay menjelaskan bahwa Satuan Tugas Energi BPP HIPMI dibentuk sekitar Juli–Agustus sebagai bentuk inisiatif organisasi untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan industri energi di Indonesia serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Ia juga menyampaikan bahwa banyak anggota HIPMI di daerah yang ingin terlibat, baik untuk mempelajari sektor energi sebagai bidang baru maupun untuk berpartisipasi langsung dalam industri energi di tanah air.

Sebagai pengusaha muda yang bergerak di sektor energi dan transportasi, Jay menilai pentingnya sinergi dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam aspek pembiayaan. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan dukungan dan keberpihakan pemerintah bagi para pengusaha muda di HIPMI, khususnya dalam hal ketersediaan kontrak jangka panjang yang bankable agar dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan nasional.

Jay juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai membuka peluang besar bagi dunia usaha melalui penguatan sektor energi dan hilirisasi pertanian.

Ia berharap Sidang Dewan Pleno HIPMI 2026 dapat melahirkan berbagai rekomendasi konkret yang mampu mendorong pertumbuhan kelas menengah, memperkuat investasi di daerah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.