Perkuat Perekonomian di Ibu Kota, Kadin DKI Usulkan 4 Langkah Strategis pada DPRD DKI
Selasa, 12 Agustus 2025 - 22:54 WIB
Advertisement
Jakarta – Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI perlu melakukan empat langkah strategis untuk memperkuat perekonomian di Ibu Kota, sesuai dengan pandangan yang dipaparkan oleh Kadin DKI.
Di mata Diana Dewi, fenomena rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana), dan rombongan hanya mengelus-elus (rohalus) sebuah produk di pusat perbelanjaan disebabkan oleh faktor pelemahan daya beli, melambatnya ketersediaan lapangan kerja formal, serta ketidakpastian global.
Untuk itu, dalam pertemuan Kadin DKI Jakarta dengan DPRD DKI di Balai Kota pada Selasa (12/8) yang dikemas dalam acara bertajuk Good Morning, Diana Dewi mengusulkan agar pihaknya dapat melakukan MoU yang mencakup empat langkah strategis dengan DPRD DKI untuk menghidupkan kembali transaksi perdagangan secara offline di pasar-pasar legendaris Jakarta.
"Empat langkah strategis tersebut meliputi: pertama, sinkronisasi kebijakan ekonomi, perlindungan UMKM, dan keterlibatan pengusaha lokal; kedua, relaksasi dan keringanan pajak bagi pelaku UMKM yang omzetnya menurun secara signifikan, termasuk penundaan PBB bagi tempat usaha," ungkap Diana Dewi.
Adapun langkah strategis ketiga, lanjut Diana Dewi, berupa insentif bagi pencipta lapangan kerja baru, termasuk potongan pajak dan subsidi pelatihan karyawan. Sedangkan langkah keempat adalah memprioritaskan pengusaha lokal dalam proyek pengadaan barang/jasa di Pemprov maupun di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI pada DPRD DKI, lanjut Diana, menandakan bahwa Kadin bukan hanya sekadar organisasi pengusaha, tetapi juga mitra strategis pemerintah.
Sebagai mitra strategis, Kadin DKI, tandas Diana, tidak ingin hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi bagian dari pengambil keputusan, penggerak, dan pemberi solusi.
Pada kesempatan yang sama, Diana Dewi juga mendorong agar Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta memberi perhatian pada penguatan ekonomi syariah.
"Kami memandang penting ekonomi syariah, yang bukan sekadar isu sektoral, tetapi sebagai agenda strategis nasional. Presiden menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia, dan Jakarta memiliki peluang menjadi role model global di sektor ini," lanjut Diana.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan terkait ekonomi syariah, papar Diana Dewi, adalah peningkatan status Bank Jakarta dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Syariah Jakarta penuh, sesuai amanat UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah.
Sementara itu, menanggapi usulan empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI untuk memperkuat perekonomian di Ibu Kota, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan bahwa pihaknya memastikan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama eksekutif akan bekerja sama membuka peluang lebih banyak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam kontribusi di sektor pangan.
"UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok pangan, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian daerah," tutup Khoirudin.
Di mata Diana Dewi, fenomena rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana), dan rombongan hanya mengelus-elus (rohalus) sebuah produk di pusat perbelanjaan disebabkan oleh faktor pelemahan daya beli, melambatnya ketersediaan lapangan kerja formal, serta ketidakpastian global.
Untuk itu, dalam pertemuan Kadin DKI Jakarta dengan DPRD DKI di Balai Kota pada Selasa (12/8) yang dikemas dalam acara bertajuk Good Morning, Diana Dewi mengusulkan agar pihaknya dapat melakukan MoU yang mencakup empat langkah strategis dengan DPRD DKI untuk menghidupkan kembali transaksi perdagangan secara offline di pasar-pasar legendaris Jakarta.
"Empat langkah strategis tersebut meliputi: pertama, sinkronisasi kebijakan ekonomi, perlindungan UMKM, dan keterlibatan pengusaha lokal; kedua, relaksasi dan keringanan pajak bagi pelaku UMKM yang omzetnya menurun secara signifikan, termasuk penundaan PBB bagi tempat usaha," ungkap Diana Dewi.
Adapun langkah strategis ketiga, lanjut Diana Dewi, berupa insentif bagi pencipta lapangan kerja baru, termasuk potongan pajak dan subsidi pelatihan karyawan. Sedangkan langkah keempat adalah memprioritaskan pengusaha lokal dalam proyek pengadaan barang/jasa di Pemprov maupun di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI pada DPRD DKI, lanjut Diana, menandakan bahwa Kadin bukan hanya sekadar organisasi pengusaha, tetapi juga mitra strategis pemerintah.
Sebagai mitra strategis, Kadin DKI, tandas Diana, tidak ingin hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi bagian dari pengambil keputusan, penggerak, dan pemberi solusi.
Pada kesempatan yang sama, Diana Dewi juga mendorong agar Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta memberi perhatian pada penguatan ekonomi syariah.
"Kami memandang penting ekonomi syariah, yang bukan sekadar isu sektoral, tetapi sebagai agenda strategis nasional. Presiden menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia, dan Jakarta memiliki peluang menjadi role model global di sektor ini," lanjut Diana.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan terkait ekonomi syariah, papar Diana Dewi, adalah peningkatan status Bank Jakarta dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Syariah Jakarta penuh, sesuai amanat UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah.
Sementara itu, menanggapi usulan empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI untuk memperkuat perekonomian di Ibu Kota, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan bahwa pihaknya memastikan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama eksekutif akan bekerja sama membuka peluang lebih banyak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam kontribusi di sektor pangan.
"UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok pangan, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian daerah," tutup Khoirudin.
(sra)
