Banyak Pejabat Negara Sembunyikan Harta, LHKPN Tak Akurat
Selasa, 07 September 2021 - 20:00 WIB
A
A
A
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 1.665 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak 2018 sampai 2020. Pemeriksaan terhadap ribuan laporan harta kekayaan tersebut, untuk menguji transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.
Kabar buruknya, dari ribuan laporan harta pejabat negara tersebut, 95 persen diantaranya dinyatakan tidak akurat. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap bahwa banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan atau tidak sesuai melaporkan harta kekayaannya.
BACA JUGA : ----------------------------------------
HARTA KEKAYAAN BUPATI PROBOLINGGO DAN SUAMI YANG KENA OTT KPK
PRESIDEN JOKOWI: ASN BUKAN PEJABAT YANG MINTA DILAYANI
"Berita buruknya, disamping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detil terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat. Secara umum, banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain," kata Pahala saat mengikuti Webinar Talkshow LHKPN yang ditayangkan lewat YouTube KPK, Selasa (7/9/2021).
Kabar buruknya, dari ribuan laporan harta pejabat negara tersebut, 95 persen diantaranya dinyatakan tidak akurat. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap bahwa banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan atau tidak sesuai melaporkan harta kekayaannya.
BACA JUGA : ----------------------------------------
HARTA KEKAYAAN BUPATI PROBOLINGGO DAN SUAMI YANG KENA OTT KPK
PRESIDEN JOKOWI: ASN BUKAN PEJABAT YANG MINTA DILAYANI
"Berita buruknya, disamping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detil terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat. Secara umum, banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain," kata Pahala saat mengikuti Webinar Talkshow LHKPN yang ditayangkan lewat YouTube KPK, Selasa (7/9/2021).
(udi)
