Harga Rumah Naik, Warga Miskin Terpaksa Tinggal di Tempat Kumuh
Kamis, 15 Oktober 2020 - 21:00 WIB
A
A
A
Masyarakat miskin tidak mampu membeli rumah karena biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh tidak layak tinggal."Permasalahan sektor perumahan dan sektor permukiman di Indonesia adalah terkait dengan keterjangkauan atau affordability. Daya beli masyarakat kita terutama dari kelompok bawah sangat tidak mampu untuk bisa mendapatkan rumah yang layak," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (15/10/2020).
Dia melanjutkan di sektor konstruksi perumahan adalah masalah standar keandalan bangunan. Ini tidak hanya terkait erat dengan kualitas dari masyarakat yang tinggal di rumah-rumah dengan keandalan bangunan yang tidak memadai, namun juga dari sisi keselamatan mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. "Selain itu kendala lainnya adalah perencanaan tata ruang atau urban planning, di mana perumahan dan permukiman semakin jauh dari pusat kota," katanya.
------------------------------------------------------------
BACA JUGA :
OMNIBUS LAW DIBUAT UNTUK AMANKAN ASET IBU KOTA BARU
MANFAAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI MASYARAKAT
------------------------------------------------------------
Sambung dia, tanpa jaringan infrastruktur yang memadai, masyarakat tentu akan merasa sangat terbebani dengan adanya lokasi perumahan yang sangat jauh dari tempat mereka bekerja. "Dari sisi urban planning, tata ruang yang meluas dalam bentuk urban sprawl pasti akan menciptakan kondisi ekosistem yang juga sangat tidak efisien, termasuk emisi CO2 yang meningkat," tandasnya.
Selengkapnya lihat infografis
Dia melanjutkan di sektor konstruksi perumahan adalah masalah standar keandalan bangunan. Ini tidak hanya terkait erat dengan kualitas dari masyarakat yang tinggal di rumah-rumah dengan keandalan bangunan yang tidak memadai, namun juga dari sisi keselamatan mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. "Selain itu kendala lainnya adalah perencanaan tata ruang atau urban planning, di mana perumahan dan permukiman semakin jauh dari pusat kota," katanya.
------------------------------------------------------------
BACA JUGA :
OMNIBUS LAW DIBUAT UNTUK AMANKAN ASET IBU KOTA BARU
MANFAAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI MASYARAKAT
------------------------------------------------------------
Sambung dia, tanpa jaringan infrastruktur yang memadai, masyarakat tentu akan merasa sangat terbebani dengan adanya lokasi perumahan yang sangat jauh dari tempat mereka bekerja. "Dari sisi urban planning, tata ruang yang meluas dalam bentuk urban sprawl pasti akan menciptakan kondisi ekosistem yang juga sangat tidak efisien, termasuk emisi CO2 yang meningkat," tandasnya.
Selengkapnya lihat infografis
(rei)
