Kementeriannya Luhut Dianggap Tak Penting, Jokowi Diminta Bubarkan
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 16:00 WIB
A
A
A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membubarkan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang saat ini dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Pihaknya beranggapan sektor-sektor yang saat ini berurusan dengan Luhut bisa dikendalikan langsung di Kemenko Perekonomian yang saat ini dipimpin Airlangga Hartarto.
"Presiden Jokowi perlu melikuidasi atau membubarkan Kementerian/Lembaga yang tidak perlu supaya anggarannya bisa direlokasi untuk penanganan Covid-19," ujar dia di acara Market Review IDX channel, Kamis (22/10/2020).
------------------------------------------------------------
BACA JUGA :
JADI IKON BARU, JOKOWI PUJI ARSITEKTUR JEMBATAN TELUK KENDARI
PEMERINTAHAN JOKOWI-MARUF 1 TAHUN, KSP LUNCURKAN LAPORAN TAHUNAN
------------------------------------------------------------
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang digawangi oleh Mantan Presiden Mengawati Soekarno Putri karena dianggap hanya menghamburkan uang negara. Lebih baik anggaran tersebut disalurkan untuk stimulus UMKM saat ini sedang berdarah-darah karena jualannya tidak laku akibat dihantam virus corona.
"Presiden Jokowi perlu melikuidasi atau membubarkan Kementerian/Lembaga yang tidak perlu supaya anggarannya bisa direlokasi untuk penanganan Covid-19," ujar dia di acara Market Review IDX channel, Kamis (22/10/2020).
------------------------------------------------------------
BACA JUGA :
JADI IKON BARU, JOKOWI PUJI ARSITEKTUR JEMBATAN TELUK KENDARI
PEMERINTAHAN JOKOWI-MARUF 1 TAHUN, KSP LUNCURKAN LAPORAN TAHUNAN
------------------------------------------------------------
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang digawangi oleh Mantan Presiden Mengawati Soekarno Putri karena dianggap hanya menghamburkan uang negara. Lebih baik anggaran tersebut disalurkan untuk stimulus UMKM saat ini sedang berdarah-darah karena jualannya tidak laku akibat dihantam virus corona.
(udi)
