Cendana sampai HTI Disebut Kelompok Pengganggu Jokowi
Selasa, 27 Oktober 2020 - 20:00 WIB
A
A
A
Ratusan aktivis 98 yang tergabung dalam Barikade 98 mengungkapkan adanya empat kelompok kekuatan politik yang menjadi ancaman bagi pemerintahanPresiden Jokowi.
"Kami berkumpul kembali, menegaskan kembali sikap kami untuk mengawal agenda-agenda reformasi dan demokratisasi karena kami melihat ada ancaman yang sangat serius," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98, Benny Ramdhani dalam Peresmian Kantor Barikade 98, Jalan Cimandiri Nomor 7, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020).
-------------------------------------------------------------------------
BACA JUGA:
KEMENTERIANNYA LUHUT DIANGGAP TAK PENTING, JOKOWI DIMINTA BUBARKAN
KOPI PENYUMBANG DEVIS TERBESAR UNTUK RI DARI BIDANG PERTANIAN
-------------------------------------------------------------------------
Benny menyampaikan bahwa situasi Indonesia saat ini dalam siaga satu. "Karena agenda-agenda reformasi demokratisasi itu akan dibajak, akan disabotase, akan dikudeta empat kekuatan politik yang hari ini bersatu, mengganggu Pemerintahan Jokowi," tutur kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini.
"Kami berkumpul kembali, menegaskan kembali sikap kami untuk mengawal agenda-agenda reformasi dan demokratisasi karena kami melihat ada ancaman yang sangat serius," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98, Benny Ramdhani dalam Peresmian Kantor Barikade 98, Jalan Cimandiri Nomor 7, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2020).
-------------------------------------------------------------------------
BACA JUGA:
KEMENTERIANNYA LUHUT DIANGGAP TAK PENTING, JOKOWI DIMINTA BUBARKAN
KOPI PENYUMBANG DEVIS TERBESAR UNTUK RI DARI BIDANG PERTANIAN
-------------------------------------------------------------------------
Benny menyampaikan bahwa situasi Indonesia saat ini dalam siaga satu. "Karena agenda-agenda reformasi demokratisasi itu akan dibajak, akan disabotase, akan dikudeta empat kekuatan politik yang hari ini bersatu, mengganggu Pemerintahan Jokowi," tutur kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini.
(bay)
