Penyerapan Anggaran Daerah di Masa Pandemi Belum Sesuai Harapan
Senin, 28 Desember 2020 - 09:00 WIB
A
A
A
Geser layar untuk melihat slide berikutnya> >
Penyerapan anggaran di daerah menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. Kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana sehingga perlu upaya ekstra untuk merealisasikannya.
Bukti masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran di daerah ialah adanya dana Rp247 triliun yang mengendap di daerah. Padahal, komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat diperlukan untuk mendorong kembali bangkitnya perekonomian yang sempat lesu akibat pandemi.
------------------------------------------------------------
BACA JUGA :
DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI, INI PEKERJAAN FAVORIT DI MASA DEPAN
SAATNYA AKSELERASI KINERJA PEMERINTAHAN DENGAN FORMASI BARU
------------------------------------------------------------
Direktur Eksekutif Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, ada tiga masalah klasik dalam pemerintahan daerah, yakni proporsi untuk birokrasi lebih besar dibandingkan belanja modal, serapan anggaran yang kurang optimal, dan kualitas laporan keuangan yang kurang baik. Menurut Robert, masih ada daerah yang belum mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian. Simak infografis.
Penyerapan anggaran di daerah menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. Kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana sehingga perlu upaya ekstra untuk merealisasikannya.
Bukti masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran di daerah ialah adanya dana Rp247 triliun yang mengendap di daerah. Padahal, komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat diperlukan untuk mendorong kembali bangkitnya perekonomian yang sempat lesu akibat pandemi.
------------------------------------------------------------
BACA JUGA :
DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI, INI PEKERJAAN FAVORIT DI MASA DEPAN
SAATNYA AKSELERASI KINERJA PEMERINTAHAN DENGAN FORMASI BARU
------------------------------------------------------------
Direktur Eksekutif Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, ada tiga masalah klasik dalam pemerintahan daerah, yakni proporsi untuk birokrasi lebih besar dibandingkan belanja modal, serapan anggaran yang kurang optimal, dan kualitas laporan keuangan yang kurang baik. Menurut Robert, masih ada daerah yang belum mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian. Simak infografis.
(vid)
