Erick Thohir Ungkap 3 BUMN Pemilik Utang Paling Besar
Jum'at, 22 Januari 2021 - 17:00 WIB
A
A
A
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, setidaknya ada tiga perseroan negara yang memiliki utang paling besar . Sejumlah perusahaan plat merah yang terlilit utang selama pandemi Covid-19 berlangsung adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, BUMN Karya, serta Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Karenanya, restrukturisasi utang menjadi fokus Kementerian BUMN sepanjang 2022. Erick Thohir menambahkan, utang BUMN tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Di mana, ada 90% perusahaan negara yang kinerjanya terdampak.
------------------------------------------------------------
BACA JUGA :
ERICK THOHIR AJAK KIAI NU NGISI PENGAJIAN DI MASJID-MASJID BUMN
BELUM TERIMA BLT ANAK SEKOLAH & IBU HAMIL, LAPOR KE SINI
------------------------------------------------------------
"Tantangan yang kami hadapi ini ada tiga BUMN salah satunya PTPN yang mempunya nilai utang cukup besar Rp40 triliun lebih, dan juga (BUMN) karya yang memang masih berjalan dan beberapa hal lain di industri yang saat ini kondisinya masih harus kita hadapi seperti pariwisata, ini realita yang harus kami lakukan," ujar Erick dalam RDP bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).
Karenanya, restrukturisasi utang menjadi fokus Kementerian BUMN sepanjang 2022. Erick Thohir menambahkan, utang BUMN tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Di mana, ada 90% perusahaan negara yang kinerjanya terdampak.
------------------------------------------------------------
BACA JUGA :
ERICK THOHIR AJAK KIAI NU NGISI PENGAJIAN DI MASJID-MASJID BUMN
BELUM TERIMA BLT ANAK SEKOLAH & IBU HAMIL, LAPOR KE SINI
------------------------------------------------------------
"Tantangan yang kami hadapi ini ada tiga BUMN salah satunya PTPN yang mempunya nilai utang cukup besar Rp40 triliun lebih, dan juga (BUMN) karya yang memang masih berjalan dan beberapa hal lain di industri yang saat ini kondisinya masih harus kita hadapi seperti pariwisata, ini realita yang harus kami lakukan," ujar Erick dalam RDP bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).
(udi)
