Erick Thohir Gandeng KPK Berantas Korupsi Diapresiasi
Rabu, 03 Maret 2021 - 21:00 WIB
A
A
A
LangkahMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohiryang menggandengKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan BUMN diapresiasi lembaga organisasi Barikade 98.
Sekjen Barikade 98 Arif Rachman mengatakan dukungan dan apresiasi yang diberikan terhadap Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Firli Bahuri selaku Ketua KPK itu terkait program kerja sama Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Program yang melibatkan 27 BUMN ini diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan pemantauan atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh instansi tersebut dan KPK.
--------------------------------------------------------
BACA JUGA:
KADES KORUPSI DANA COVID-19 UNTUK JUDI, TERANCAM HUKUMAN MATI
PENAMPAKAN NURDIN ABDULLAH SAAT DIJEMPUT KPK DI BANDARA
--------------------------------------------------------
Diketahui, KPK dan 27 BUMN menandantangani perjanjian kerja sama mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi. Program kerja sama itu diberi nama Whistleblowing System Terintegrasi. Menurut Arif, selama ini, jika ada kasus dugaan korupsi di BUMN yang ditangani oleh aparat penegak hukum, pihak korporasi dan kementerian cenderung menutupi dan melindungi pelaku korupsi.
Sekjen Barikade 98 Arif Rachman mengatakan dukungan dan apresiasi yang diberikan terhadap Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Firli Bahuri selaku Ketua KPK itu terkait program kerja sama Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Program yang melibatkan 27 BUMN ini diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan pemantauan atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh instansi tersebut dan KPK.
--------------------------------------------------------
BACA JUGA:
KADES KORUPSI DANA COVID-19 UNTUK JUDI, TERANCAM HUKUMAN MATI
PENAMPAKAN NURDIN ABDULLAH SAAT DIJEMPUT KPK DI BANDARA
--------------------------------------------------------
Diketahui, KPK dan 27 BUMN menandantangani perjanjian kerja sama mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi. Program kerja sama itu diberi nama Whistleblowing System Terintegrasi. Menurut Arif, selama ini, jika ada kasus dugaan korupsi di BUMN yang ditangani oleh aparat penegak hukum, pihak korporasi dan kementerian cenderung menutupi dan melindungi pelaku korupsi.
(bay)
