Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Kuning Untuk Pilkada Serentak
Rabu, 15 Juli 2020 - 14:00 WIB
A
A
A
Geser layar untuk melihat slide berikutnya> >
Kekhawatiran kian tinggi mengiringi rencana pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Hal tersebut dipicu makin melonjaknya kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Kembali muncul usulan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan pilkada ini dengan alasan keselamatan warga.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya bersikukuh tetap menggelar pilkada serentak dengan alasan Covid-19 belum diketahui kapan waktunya akan berakhir. Konsekuensinya, pemerintah akhirnya harus menambah anggaran pilkada sebesar Rp4,7 triliun melalui APBN. Tambahan anggaran ini untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) karena pilkada digelar di masa pandemi sehingga harus memenuhi protokol kesehatan.
----------------------------------------------------------
BACA JUGA :
KEMENKES TETAPKAN BIAYA RAPID TEST TERTINGGI COVID-19 RP150.000
VAKSIN CORONA INDONESIA DIPREDIKSI TERSEDIA PERTENGAHAN 2021
----------------------------------------------------------
Namun, tren kasus Covid-19 di Tanah Air beberapa pekan ini makin mengkhawatirkan. Jumlah pasien baru terus meningkat tajam. Bahkan, pada Kamis (9/7) tercatat rekor tertinggi penambahan pasien baru, yakni 2.657 kasus dalam sehari. Merespons hal ini, kemarin, Presiden Joko Widodo meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberi perhatian khusus kepada delapan provinsi yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi. Simak di infografis.
Kekhawatiran kian tinggi mengiringi rencana pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Hal tersebut dipicu makin melonjaknya kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Kembali muncul usulan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan pilkada ini dengan alasan keselamatan warga.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya bersikukuh tetap menggelar pilkada serentak dengan alasan Covid-19 belum diketahui kapan waktunya akan berakhir. Konsekuensinya, pemerintah akhirnya harus menambah anggaran pilkada sebesar Rp4,7 triliun melalui APBN. Tambahan anggaran ini untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) karena pilkada digelar di masa pandemi sehingga harus memenuhi protokol kesehatan.
----------------------------------------------------------
BACA JUGA :
KEMENKES TETAPKAN BIAYA RAPID TEST TERTINGGI COVID-19 RP150.000
VAKSIN CORONA INDONESIA DIPREDIKSI TERSEDIA PERTENGAHAN 2021
----------------------------------------------------------
Namun, tren kasus Covid-19 di Tanah Air beberapa pekan ini makin mengkhawatirkan. Jumlah pasien baru terus meningkat tajam. Bahkan, pada Kamis (9/7) tercatat rekor tertinggi penambahan pasien baru, yakni 2.657 kasus dalam sehari. Merespons hal ini, kemarin, Presiden Joko Widodo meminta agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberi perhatian khusus kepada delapan provinsi yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi. Simak di infografis.
(son)
