Intoleransi Menjadi PR Serius Presiden Joko Widodo
Senin, 04 November 2019 - 12:46 WIB
A
A
A
Masalah intoleransi masih menjadi permasalahan yang dihadapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya. Hal ini tercermin dalam hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
”Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang Iebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik,” papar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat mempersentasikan hasil survei nasional LSI bertajuk ”Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo” di Jakarta, kemarin.
Temuan survei menunjukkan, warga muslim yang intoleran (keberatan) terhadap nonmuslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53 persen. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan. Sementara itu, responden yang menyatakan bahwa sekarang warga takut berorganisasi juga naik, dari 10% pada 2014 menjadi 21%. Hal yang sama juga dalam hal ketidakbebasan beragama, dari 7% pada 2014 menjadi 13%. Dalam hal kebebasan pers juga tampak belum menggembirakan. Mereka yang beranggapan bahwa media massa kita bebas dan tidak disensor pemerintah cukup banyak, 43%. Simak data selengkapnya pada infografis.
”Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang Iebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik,” papar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat mempersentasikan hasil survei nasional LSI bertajuk ”Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo” di Jakarta, kemarin.
Temuan survei menunjukkan, warga muslim yang intoleran (keberatan) terhadap nonmuslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53 persen. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan. Sementara itu, responden yang menyatakan bahwa sekarang warga takut berorganisasi juga naik, dari 10% pada 2014 menjadi 21%. Hal yang sama juga dalam hal ketidakbebasan beragama, dari 7% pada 2014 menjadi 13%. Dalam hal kebebasan pers juga tampak belum menggembirakan. Mereka yang beranggapan bahwa media massa kita bebas dan tidak disensor pemerintah cukup banyak, 43%. Simak data selengkapnya pada infografis.
(dvd)
