Pemerintah Harus Perbaiki Manajemen Guru Indonesia
Senin, 02 Desember 2019 - 20:00 WIB
A
A
A
Peringatan Hari Guru 2019 harus menjadi titik tolak perbaikan manajemen pengelolaan pendidik di Indonesia. Hingga 74 tahun Indonesia merdeka, masih banyak persoalan guru yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memperbaikinya. Beberapa persoalan manajemen guru tersebut di antaranya distribusi yang tidak merata, minimnya perlindungan, kesejahteraan rendah, kurangnya kompetensi, hingga masih banyak regulasi yang tumpang tindih. Kondisi ini berujung pada kurang optimalnya kualitas guru Indonesia.
Saat ini sebaran distribusi guru di Tanah Air masih kurang merata. Sebaran guru masih terpusat di kota-kota besar atau wilayah-wilayah tertentu. Bisa jadi di satu kabupaten jumlah guru berlebih, namun di kabupaten lain kekurangan guru. Di sisi lain, proses penempatan dan mutasi guru kerap dilakukan dengan mengabaikan asas merit system.
Dari sisi kualitas, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) terakhir sampai sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Solusi dari problem-problem tersebut harus disusun melalui sebuah rencana strategis yang lintas kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah sampai dengan pihak swasta, baik sebagai penyelenggara pendidikan maupun yang mendukung program pendidikan. Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama, bukan hanya satu atau dua pihak saja. Kemendikbud dapat ditunjuk Presiden sebagai leading sector, tetapi implementasinya harus berkolaborasi dan tidak terbatas pada anggaran masing-masing. Simak data selengkapnya di infografis.
Saat ini sebaran distribusi guru di Tanah Air masih kurang merata. Sebaran guru masih terpusat di kota-kota besar atau wilayah-wilayah tertentu. Bisa jadi di satu kabupaten jumlah guru berlebih, namun di kabupaten lain kekurangan guru. Di sisi lain, proses penempatan dan mutasi guru kerap dilakukan dengan mengabaikan asas merit system.
Dari sisi kualitas, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) terakhir sampai sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Solusi dari problem-problem tersebut harus disusun melalui sebuah rencana strategis yang lintas kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah sampai dengan pihak swasta, baik sebagai penyelenggara pendidikan maupun yang mendukung program pendidikan. Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama, bukan hanya satu atau dua pihak saja. Kemendikbud dapat ditunjuk Presiden sebagai leading sector, tetapi implementasinya harus berkolaborasi dan tidak terbatas pada anggaran masing-masing. Simak data selengkapnya di infografis.
(dvd)
