Menko Perekonomian Sambut Positif Pengesahan UU Cipta Kerja
Selasa, 06 Oktober 2020 - 12:30 WIB
A
A
A
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut positif pengesahan undang-undang cipta kerja dalam rapat paripurna hari ini.
Ia mengatakan telah mengakomodir kepentingan para pekerja dan menepis isu ketidakpastian hak pekerja, berikut pernyataan selengkapnya:
Pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada dan premium ini awalnya akan difasilitasi oleh pemerintah, sehingga tidak menambahiuran.
Kemudian kepada masyarakat yang di tempat keberlanjutan di daerah kehutanan, masyarakat adat diberi kepastian hukum untuk bisa berusaha dan diberi perizinan untuk itu, sehingga masyarakat di daerah kehutanan tersebut tidak dikejar-kejar, dan tidak dikenakan denda, maka mereka memperoleh izin untuk menafkahi keluarganya.
Kemudian yang terkait dengan lingkungan dengan diberikannya risk assessment, maka pemerintah mempunyai standar, norma standar prosedur dan kriteria, sekarang untuk satu jenis usaha dengan perbedaan dari pada beberapa konsultan mungkin NSPK nya tidak standar.
Nah inilah pemerintah merapikan standar, dari segi nelayan yang biasanya memperoleh perizinan ke berbagai lembaga untuk mendapatkan izin kapal, ini disederhanakan menjadi hanya di kementerian KKP. Standar dari perhubungan tetapi ijinnya hanya dari kementerian KKP.
Kemudian juga pemerintah akan membentukbank tanah, yang tugasnya adalah untuk melaksanakan reform agraria dan bukan redistribusi daripada tanah yang diperlukan dari masyarakat.
Ia mengatakan telah mengakomodir kepentingan para pekerja dan menepis isu ketidakpastian hak pekerja, berikut pernyataan selengkapnya:
Pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada dan premium ini awalnya akan difasilitasi oleh pemerintah, sehingga tidak menambahiuran.
Kemudian kepada masyarakat yang di tempat keberlanjutan di daerah kehutanan, masyarakat adat diberi kepastian hukum untuk bisa berusaha dan diberi perizinan untuk itu, sehingga masyarakat di daerah kehutanan tersebut tidak dikejar-kejar, dan tidak dikenakan denda, maka mereka memperoleh izin untuk menafkahi keluarganya.
Kemudian yang terkait dengan lingkungan dengan diberikannya risk assessment, maka pemerintah mempunyai standar, norma standar prosedur dan kriteria, sekarang untuk satu jenis usaha dengan perbedaan dari pada beberapa konsultan mungkin NSPK nya tidak standar.
Nah inilah pemerintah merapikan standar, dari segi nelayan yang biasanya memperoleh perizinan ke berbagai lembaga untuk mendapatkan izin kapal, ini disederhanakan menjadi hanya di kementerian KKP. Standar dari perhubungan tetapi ijinnya hanya dari kementerian KKP.
Kemudian juga pemerintah akan membentukbank tanah, yang tugasnya adalah untuk melaksanakan reform agraria dan bukan redistribusi daripada tanah yang diperlukan dari masyarakat.
(sir)
