Resah Kondisi Demokrasi, Eks Pimpinan KPK 2003-2019 Sampaikan Lima Pesan Moral ke Presiden
Senin, 05 Februari 2024 - 17:29 WIB
A
A
A
Sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keresahannya atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Para pimpinan KPK periode 2003-2019 itu berkumpul untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Eks pimpinan KPK periode yang hadir dalam kesempatan tersebut, M. Jasin, Achmad Santosa, Erry Riyana Hardjapamekas, Basaria Panjaitan, Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Waluyo, dan Laode M Syarif.
Basaria menyebutkan, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan rule of law seharusnya sudah terinternalisasi dalam setiap langkah dan gerak Penyelenggara Negara. Namun, hal tersebut semakin sering ditinggalkan.
Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menyampaikan 'panca laku' untuk segera diterapkan oleh presiden dan penyelenggara negara agar kondisi demokrasi Indonesia lebih baik, berikut daftar lengkapnya:
1. Memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sekaligus menjadi teladan (role model) dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi.
2. Menghindari segala benturan kepentingan (conflict of interest), karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi.
3. Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat (by name-by address). Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance.
4. Kepada para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan) dan TNI diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden/calon wakil presiden/calon legislatif tertentu.
5. Menjamin tegaknya hukum (rule of law) dan bukan rule by law.
Reporter : Nur Khabibi
Produser: Reza Ramadhan
Eks pimpinan KPK periode yang hadir dalam kesempatan tersebut, M. Jasin, Achmad Santosa, Erry Riyana Hardjapamekas, Basaria Panjaitan, Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Waluyo, dan Laode M Syarif.
Basaria menyebutkan, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan rule of law seharusnya sudah terinternalisasi dalam setiap langkah dan gerak Penyelenggara Negara. Namun, hal tersebut semakin sering ditinggalkan.
Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menyampaikan 'panca laku' untuk segera diterapkan oleh presiden dan penyelenggara negara agar kondisi demokrasi Indonesia lebih baik, berikut daftar lengkapnya:
1. Memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sekaligus menjadi teladan (role model) dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi.
2. Menghindari segala benturan kepentingan (conflict of interest), karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi.
3. Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat (by name-by address). Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance.
4. Kepada para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan) dan TNI diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden/calon wakil presiden/calon legislatif tertentu.
5. Menjamin tegaknya hukum (rule of law) dan bukan rule by law.
Reporter : Nur Khabibi
Produser: Reza Ramadhan
(whf)
