KPK Temukan Indikasi Kerugian Keuangan Negara pada Program Kartu Prakerja

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) dan Jubir KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri) memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp20 triliun, KPK menemukan sejumlah indikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara, di antaranya penggelembungan jumlah peserta pada proses pendaftaran, kerja sama kemitraan platform yang syarat konflik kepentingan karena tunjuk langsung, materi pelatihan tanpa kurasi kompetensi hingga pelaksanaan program yang fiktif dan tidak efektif.