Kemenkumham Gelar Doa Bersama untuk Negeri

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan doa bersama untuk negeri. Ini adalah ikhtiar spiritual dalam menghadapi pandemi yang belum berujung. Doa dilakukan secara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha pada Jumat (01/10/21).

Imam Besar Majid Istiqlal, Prof. K.H. Nasaruddin Umar memimpin doa secara Islam. Adapun secara Kristen dipimpin oleh Pdt. Bernand Manik MTH dan Katolik oleh Romo Paulus Andri Astanto. Sementara itu, secara Budha dipimpin oleh Suhu Pushan dan Hindu oleh Ida Pinandita KHRT Astono Candra Dana.

Doa bersama diikuti dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Wakil Menteri Eddy Hiariej beserta seluruh pimpinan tinggi madya Kemenkumham lainnya. Sementara itu, segenap jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia mengikutinya secara virtual.

Menurut Yasonna, kegiatan Doa Kumham untuk Negeri merupakan ikhtiar batin guna menyempurnakan upaya lahir sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak dalam menangani pandemi ini. Kemenkumham sendiri, lanjut Yasonna, telah banyak berupaya memerangi pandemi seperti vaksin, swab antigen dan PCR kepada pegawai, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta pemberian bansos kepada masyarakat dan pegawai terdampak Covid-19.

“Doa merupakan senjata spiritual bagi kita, yang tentunya sangat ampuh dalam melindungi diri kita, guna mendukung keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah,” jelas Yasonna saat memberikan arahan di Graha Pengayoman.

Kegiatan doa bersama ini merupakan pembukaan pembukaan dari rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkumham yang rutin dilaksanakan setiap bulan Oktober. HDKD sendiri jatuh pada tanggal 30 Oktober tiap tahunnya.

Dalam sambutannya, Yasonna menegaskan peringatan HDKD 2021 harus menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi Kemenkumham, khususnya di bidang pelayanan publik.

Ada lima hal yang ditekankan Yasonna kepada jajarannya. Pertama, senantiasa melakukan pembenahan secara komprehensif untuk menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Kedua, monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikutnya, Yasonna menuntut jajarannya untuk membuat keputusan yang tepat dan akurat bedasarkan peraturan dan norma yang berlaku.

“Keputusan yang diambil harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, harus menjunjung tinggi norma/etika sebagai Aparatus Sipil Negara, serta mempertimbangkan norma/martabat masyarakat,” paparnya.

Keempat, Yasona mewajibkan jajarannya agar melayani masyarakat secara baik dan ramah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kelima, mengajak insan pengayoman aktif melibatkan diri dalam penanganan Covid-19.

“Turut mengedukasi masyarakat untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, serta aktif berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, Satgas COVID-19, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” tutur Yasonna.

Tema peringatan HDKD Kemenkumham 2021 adalah “Semakin PASTI”. Menurut Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, tema ini bermakna adanya keberlanjutan program.

“Tujuan kita adalah dari waktu ke waktu semakin baik dalam hal profesinal, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kita lihat dan evaluasi sehingga mempertahankan yang baik dan meningkatkannya sehingga semakin baik,” jelas Andap.

Rankaian peringatan HDKD 2021 semakin PASTI dimulai pada Jumat 01 Oktober 2021 dengan pelaksanaan Doa Kumham untuk Negeri yang dirangkaikan dengan Pembukaan HDKD. Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti seminar/lokakarya, bakti sosial dan pelayanan publik, sport game dan skill challenge, ziarah dan tabur bunga, hingga puncak peringatan HDKD pada 30 Oktober 2021.