Terima Dubes Denmark, Menkominfo Diskusikan Teknologi Kebencanaan dan Kesehatan
Jum'at, 19 November 2021 - 21:00 WIB
A
A
A
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Denmark untuk Indonesia,H.E.Lars Bo Larsen. Pertemuan kali ini menjadi forum diskusi mengenaihubungan kerja sama bidang teknologi kebencanaan, kesehatan, dan keamanan data pribadi masyarakat di ruang digital.
“Saya baru saja selesai pertemuan, courtesy dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, H.E Lars Bolarsson. Kami mendiskusikan banyak hal terkait hubungan Indonesia dan Denmark yang barangkali secara umum masyarakat belum banyak yang tahu,” ujar Menteri Johnny usai pertemuandi Ruang Kerja Menkominfo, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).
Menkominfo menjelaskan pokok bahasan pertama dalam diskusi dengan Dubes Denmark mengenai teknologi kebencanaan yang bisa diterapkan di Indonesia. “Pertama, kita diskusikan tentang Denmark yang mempunyai teknologi kebencanaan dan saat ini menyiapkannya untuk bekerjasama pada sektorpublic protection and disasterdi Indonesia,” jelas Menkominfo.
Menurut Menteri Johnny, Denmark memilikii teknologi yang bisa mendukung koordinasi tata kelola lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana dan pelindungan publik. Apalagi Indonesia yang berada di kawasanring of fireyang kerap terjadi bencana alam.
“Kebetulan karena saat ini era transformasi digital, ada teknologi digital yang bisa digunakan untuk memudahkan penanganan bencana baik yang berkaitan denganearly warning system, maupun penanganan saat bencana (during disaster) serta penanganan setelah bencana (postdisaster). Teknologi yang ada di Denmark sudah dikenal secara global, jadi teknologi ini yang kami diskusikan,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Menkominfo mengharapkan Pemerintah Denmark bisa segera menyampaikan proposal kerja sama yang bisa dikembangkan untuk penanganan bencana di Indonesia. Menteri Johnny menyatakan persiapan perlu dilakukan terutama berkaitan dengan pembiayaan yang melibatkan kementerian dan lembaga lain.
“Agar kita bisa teruskan di dalam prosedur dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk Bappenas dan Kementerian Keuangan menyangkut soal pembiayaan. Melihatproject sizedengan perkiraan jumlah yang cukup besar mencapai Setengah Miliar Dolar Amerika Serikat, diperlukan kesiapan dengan baik untuk mewujudkan kerja sama itu,” ujarnya.
Hal kedua yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, menurut Menkominfo berkaitan denganpelayanan dari daerah dengan menggunakan teknologi remote yang ada di Dermark.
“Misalnya, vaccine health remote. Itu ada teknologinya, kebetulan sejalan dengan pembangunan yang dilakukan oleh Kominfo yakni membangun infrastruktur-infrastruktur teknologi informatika di seluruh wilayah 3T,” jelasnya.
Menteri Johnny menyatakan keberadaan teknologi itu bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan. “Tentu ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.
Agenda DEWG-G20
Pokok bahasan lain antara Menkominfo dan Dubes Denmark berkaitan dengan ruang digital. Menteri Johnny membahas regulasi yang relevan, termasuk berkaitan dengan pelindungan data pribadi.
“Kami bertukar pandang terkait dengan ruang digital.Kami mendiskusikan, bagaimana data pribadi itu tetap bisa di dalam tata kelola negara dengan sistem pemerintahan negara masing-masing, juga dapat membuka peluang kerjasama antar negara atauCross-Border Data FlowdanData Flow with Trust,” tuturnya.
Menkominfo menjelaskan pembahasan mengenai pelindungan data pribadi juga akan menjadi salah satu isu yang akan dibawa Republik Indonesia dalamDigital Economy Working Group G20.
“Ada tiga topik yang akan dibawa oleh Indonesia di dalam DEWG. Pertama,Post recoverydanConnectivity. Kedua yang terkait dengandigital literacy, ketigaCross-Border Data Flow with Trust. Jadi, ketiga agenda itu kita bahas untuk menyamakan persepsi antara Indonesia dan Denmark, dimana mereka bagian dari European Union (Uni Eropa),” paparnya.
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny didampingi Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif. Sementara Dubes Denmark didampingi Head of Trade, Jacob Kahl Jepsen dan Advisor on ICT, Masayu Octora.
Kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Denmark telah berlangsung lebih dari 71 tahun. Bahkan sejak tahun 2017, hubungan bilateral kedua negara makin meningkat dengan fokus pada bidang ekonomi, keamanan dan sosial budaya.
“Saya baru saja selesai pertemuan, courtesy dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, H.E Lars Bolarsson. Kami mendiskusikan banyak hal terkait hubungan Indonesia dan Denmark yang barangkali secara umum masyarakat belum banyak yang tahu,” ujar Menteri Johnny usai pertemuandi Ruang Kerja Menkominfo, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).
Menkominfo menjelaskan pokok bahasan pertama dalam diskusi dengan Dubes Denmark mengenai teknologi kebencanaan yang bisa diterapkan di Indonesia. “Pertama, kita diskusikan tentang Denmark yang mempunyai teknologi kebencanaan dan saat ini menyiapkannya untuk bekerjasama pada sektorpublic protection and disasterdi Indonesia,” jelas Menkominfo.
Menurut Menteri Johnny, Denmark memilikii teknologi yang bisa mendukung koordinasi tata kelola lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana dan pelindungan publik. Apalagi Indonesia yang berada di kawasanring of fireyang kerap terjadi bencana alam.
“Kebetulan karena saat ini era transformasi digital, ada teknologi digital yang bisa digunakan untuk memudahkan penanganan bencana baik yang berkaitan denganearly warning system, maupun penanganan saat bencana (during disaster) serta penanganan setelah bencana (postdisaster). Teknologi yang ada di Denmark sudah dikenal secara global, jadi teknologi ini yang kami diskusikan,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Menkominfo mengharapkan Pemerintah Denmark bisa segera menyampaikan proposal kerja sama yang bisa dikembangkan untuk penanganan bencana di Indonesia. Menteri Johnny menyatakan persiapan perlu dilakukan terutama berkaitan dengan pembiayaan yang melibatkan kementerian dan lembaga lain.
“Agar kita bisa teruskan di dalam prosedur dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk Bappenas dan Kementerian Keuangan menyangkut soal pembiayaan. Melihatproject sizedengan perkiraan jumlah yang cukup besar mencapai Setengah Miliar Dolar Amerika Serikat, diperlukan kesiapan dengan baik untuk mewujudkan kerja sama itu,” ujarnya.
Hal kedua yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, menurut Menkominfo berkaitan denganpelayanan dari daerah dengan menggunakan teknologi remote yang ada di Dermark.
“Misalnya, vaccine health remote. Itu ada teknologinya, kebetulan sejalan dengan pembangunan yang dilakukan oleh Kominfo yakni membangun infrastruktur-infrastruktur teknologi informatika di seluruh wilayah 3T,” jelasnya.
Menteri Johnny menyatakan keberadaan teknologi itu bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan. “Tentu ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.
Agenda DEWG-G20
Pokok bahasan lain antara Menkominfo dan Dubes Denmark berkaitan dengan ruang digital. Menteri Johnny membahas regulasi yang relevan, termasuk berkaitan dengan pelindungan data pribadi.
“Kami bertukar pandang terkait dengan ruang digital.Kami mendiskusikan, bagaimana data pribadi itu tetap bisa di dalam tata kelola negara dengan sistem pemerintahan negara masing-masing, juga dapat membuka peluang kerjasama antar negara atauCross-Border Data FlowdanData Flow with Trust,” tuturnya.
Menkominfo menjelaskan pembahasan mengenai pelindungan data pribadi juga akan menjadi salah satu isu yang akan dibawa Republik Indonesia dalamDigital Economy Working Group G20.
“Ada tiga topik yang akan dibawa oleh Indonesia di dalam DEWG. Pertama,Post recoverydanConnectivity. Kedua yang terkait dengandigital literacy, ketigaCross-Border Data Flow with Trust. Jadi, ketiga agenda itu kita bahas untuk menyamakan persepsi antara Indonesia dan Denmark, dimana mereka bagian dari European Union (Uni Eropa),” paparnya.
Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny didampingi Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif. Sementara Dubes Denmark didampingi Head of Trade, Jacob Kahl Jepsen dan Advisor on ICT, Masayu Octora.
Kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Denmark telah berlangsung lebih dari 71 tahun. Bahkan sejak tahun 2017, hubungan bilateral kedua negara makin meningkat dengan fokus pada bidang ekonomi, keamanan dan sosial budaya.
(sra)
Foto
