Kanal

Beranda

Nasional

Internasional

Daerah

Lifestyle

Sports

Ekonomi Bisnis

Teknologi

Otomotif

Edukasi

Kalam

Multimedia

Indeks

Today's HI-LITE

SindoScope

Live TV

RCTI

GTV

MNCTV

iNews

Radio Live

MNC Trijaya

Global Radio

V Radio

RDI

MNC Networks

RCTI+

Vision+

MotionPay

Motion Life

Motion Trade

Motion Banking

MNC Tourism

Mister Aladin

1/6

Sejumlah anggota DPR Perempuan berpelukan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 (Periode Keanggotaan (2019-2024) di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

2/6

3/6

Pimpinan DPR RI berfoto bersama usai mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 (Periode Keanggotaan (2019-2024) di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).Sejumlah anggota DPR RI saat berfoto bersama usai mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 (Periode Keanggotaan (2019-2024) di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

4/6

Dalam sidang paripurna terakhir ini Ketua DPR RI memberikan laporan bahwa selama periode 2019-2024 berhasil mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang, dengan perincian terdiri dari 48 Rancangan Undang-Undang dari daftar Prolegnas 2019-2024, 177 Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka, dan terdapat 5 Rancangan Undang-Undang yang tidak dilanjutkan pembahasannya.

5/6

6/6

Rapat Paripurna Terakhir DPR periode 2019-2024

A A A

Anggota DPR RI melakukan perpisahan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 (Periode Keanggotaan (2019-2024) di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024). Dalam sidang paripurna terakhir ini Ketua DPR RI memberikan laporan bahwa selama periode 2019-2024 berhasil mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang, dengan perincian terdiri dari 48 Rancangan Undang-Undang dari daftar Prolegnas 2019-2024, 177 Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka, dan terdapat 5 Rancangan Undang-Undang yang tidak dilanjutkan pembahasannya.

(sra)