Dilaporkan ke Polisi, Pemilik Klinik GSC Bantah Lakukan Pengerusakan dan Intimidasi kepada Karyawan Beauty District
Sabtu, 03 Mei 2025 - 08:14 WIB
A
A
A
Niat mengembangkan usaha kecantikan, kerja sama antara Klinik Beauty District (BD) dan Klinik GSC justru berakhir di ranah hukum. Pemilik Klinik BD, DJR melaporkan pemilik Klinik GSC, IK atas dugaan pengerusakan, intimidasi dan pelanggaran kerja sama.
Laporan tersebut diterima oleh Polres Metro Jakarta Utara dengan nomor LP/B/659/V/2024/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya atas dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP.
Merespon hal itu, IK melaporkan balik DJR ke Polda Metro Jaya. Laporan teregister dengan Nomor: LP/B/2079/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 24 Maret 2025 atas dugaan tindak pidana Pengrusakan, Pemerasan dan memasuki pekarangan/tempat tinggal tanpa izin sehubungan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 335 KUP dan atau Pasal 167 KUHP.
Kasus ini sendiri berawal dari kerja sama bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. GSC sepakat menyediakan ruko di tiga lokasi. Lokasi pertama di PIK, Jakarta Utara untuk digunakan oleh Beauty District menjadi klinik. Penggunaan ini ruko ini tidak diminta bayaran. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul perselisihan hingga berujung laporan polisi.
Pengacara IK, Krisna Murti membantah kliennya telah bertindak semena-mena kepada karyawan BD. Seperti halnya penggunaan seragam kerja telah disepakati oleh kedua belah pihak.
"Telah disepakati bahwa seragam yang dipakai karyawan GSC dan BD terdapat bordiran logo masing-masing klinik. Tidak ada paksaan dengan pakaian seragam," kata Krisna di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (2/5).
Selain itu, Krisna memastikan, pencabutan CCTV di ruang praktik klinik tidak dilakukan oleh karyawan GSC. Melainkan oleh operator CCTV.
Adapun pencopotan dilakukan karena CCTV berada di ruangan yang memerlukan pasien untuk membuka pakaiannya. Sehingga jika CCTV tersebut dipasang akan melanggar hak privasi pasien.
Lebih lanjut, Krisna mengatakan, isu adanya intimidasi kepada karyawan Beauty District juga dipastikan tidak benar. GSC cuma mengangap seorang jaryawan Beauty District berinisial R telah menimbulkan keresahan dalam klinik. Sehingga GSC meminta karyawan tersebut diganti.
Namun, Beauty District malah mengambil mesin keluar dari klinik. Karyawan Beauty District tidak ada lagi yang masuk bekerja dan tidak menanggapi pertanyaan GSC.
"Workplace bullying yang diduga terjadi kepada karyawan BD, itu adalah karangan cerita dari pihak BD, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah keresahan yang ditimbulkan oleh karyawan BD yang bernama R yang tidak kooperatif karena tidak ingin memindahkan mesin dan barang yang sebelumnya sudah dimintakan berkali-kali," kata Krisna.
"Pelarangan masuk karyawan BD hanya ditujukan kepada R yang sudah dimintakan penggantian karyawan BD dengan alasan sikap dan perilaku yang tidak baik yang telah menimbulkan keresahan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman di klinik," imbuhnya.
Krisna menegaskan, tidak ada pengerusakan, seluruh barang diambil dalam keadaan baik dengan tanda terima. Selain itu, mesin diambil sendiri oleh Beauty District dari lokasi klinik tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu.
Barang dari klinik sendiri diambil oleh pihak Beauty District pada November 2024, atau setelah 6 bulan laporan polisi dibuat DJR di Polres Metro Jakarta Utara.
Barang diambil dalam keadaan baik dengam bukti foto, video dan tanda terima. Namun, Krisna mempertanyakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka setelahnya. Penetapan tersangka ini dinilai cacat hukum.
Menurut Krisna, ganti rugi yang diminta oleh Beauty District berdasarkan somasi yang disampaikan ke GSC yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 811 juta. Karena GSC awam dengan hukum dan bingung menanggapinya, akhirnya pimpinan GSC dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana pengrusakan.
"Bagaiamana bisa dikatakan mengerusak mesin dan barang? Apa unsur-unsurnya, apa yang dirusak, siapa yang merusak, siapa saksi-saksinya, menggunakan alat apa merusaknya Polres Jakarta Utara harus membuktikan mens rea dari dugaan tindak pidana tersebut," pungkasnya.
Krisna menilai, jika tudingan Beauty District bahwa GSC tidak beritikad baik dan meminta tanggung jawab atas kerugian materil maka ranahnya menjadi perdata. Tidak semestinya menjadi ranah pidana.
Laporan tersebut diterima oleh Polres Metro Jakarta Utara dengan nomor LP/B/659/V/2024/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya atas dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP.
Merespon hal itu, IK melaporkan balik DJR ke Polda Metro Jaya. Laporan teregister dengan Nomor: LP/B/2079/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 24 Maret 2025 atas dugaan tindak pidana Pengrusakan, Pemerasan dan memasuki pekarangan/tempat tinggal tanpa izin sehubungan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 335 KUP dan atau Pasal 167 KUHP.
Kasus ini sendiri berawal dari kerja sama bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. GSC sepakat menyediakan ruko di tiga lokasi. Lokasi pertama di PIK, Jakarta Utara untuk digunakan oleh Beauty District menjadi klinik. Penggunaan ini ruko ini tidak diminta bayaran. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul perselisihan hingga berujung laporan polisi.
Pengacara IK, Krisna Murti membantah kliennya telah bertindak semena-mena kepada karyawan BD. Seperti halnya penggunaan seragam kerja telah disepakati oleh kedua belah pihak.
"Telah disepakati bahwa seragam yang dipakai karyawan GSC dan BD terdapat bordiran logo masing-masing klinik. Tidak ada paksaan dengan pakaian seragam," kata Krisna di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (2/5).
Selain itu, Krisna memastikan, pencabutan CCTV di ruang praktik klinik tidak dilakukan oleh karyawan GSC. Melainkan oleh operator CCTV.
Adapun pencopotan dilakukan karena CCTV berada di ruangan yang memerlukan pasien untuk membuka pakaiannya. Sehingga jika CCTV tersebut dipasang akan melanggar hak privasi pasien.
Lebih lanjut, Krisna mengatakan, isu adanya intimidasi kepada karyawan Beauty District juga dipastikan tidak benar. GSC cuma mengangap seorang jaryawan Beauty District berinisial R telah menimbulkan keresahan dalam klinik. Sehingga GSC meminta karyawan tersebut diganti.
Namun, Beauty District malah mengambil mesin keluar dari klinik. Karyawan Beauty District tidak ada lagi yang masuk bekerja dan tidak menanggapi pertanyaan GSC.
"Workplace bullying yang diduga terjadi kepada karyawan BD, itu adalah karangan cerita dari pihak BD, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah keresahan yang ditimbulkan oleh karyawan BD yang bernama R yang tidak kooperatif karena tidak ingin memindahkan mesin dan barang yang sebelumnya sudah dimintakan berkali-kali," kata Krisna.
"Pelarangan masuk karyawan BD hanya ditujukan kepada R yang sudah dimintakan penggantian karyawan BD dengan alasan sikap dan perilaku yang tidak baik yang telah menimbulkan keresahan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman di klinik," imbuhnya.
Krisna menegaskan, tidak ada pengerusakan, seluruh barang diambil dalam keadaan baik dengan tanda terima. Selain itu, mesin diambil sendiri oleh Beauty District dari lokasi klinik tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu.
Barang dari klinik sendiri diambil oleh pihak Beauty District pada November 2024, atau setelah 6 bulan laporan polisi dibuat DJR di Polres Metro Jakarta Utara.
Barang diambil dalam keadaan baik dengam bukti foto, video dan tanda terima. Namun, Krisna mempertanyakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka setelahnya. Penetapan tersangka ini dinilai cacat hukum.
Menurut Krisna, ganti rugi yang diminta oleh Beauty District berdasarkan somasi yang disampaikan ke GSC yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 811 juta. Karena GSC awam dengan hukum dan bingung menanggapinya, akhirnya pimpinan GSC dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana pengrusakan.
"Bagaiamana bisa dikatakan mengerusak mesin dan barang? Apa unsur-unsurnya, apa yang dirusak, siapa yang merusak, siapa saksi-saksinya, menggunakan alat apa merusaknya Polres Jakarta Utara harus membuktikan mens rea dari dugaan tindak pidana tersebut," pungkasnya.
Krisna menilai, jika tudingan Beauty District bahwa GSC tidak beritikad baik dan meminta tanggung jawab atas kerugian materil maka ranahnya menjadi perdata. Tidak semestinya menjadi ranah pidana.
(sra)
Foto
