Qodari: Prabowo Lanjutkan Warisan Pemikiran Sumitro untuk Pemerataan Ekonomi

Depok – Pakar politik nasional, M. Qodari, menyebut pemikiran Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai fondasi penting dalam membentuk arah kebijakan ekonomi dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil. Hal ini disampaikan Qodari saat menghadiri acara Bedah Buku "Jalan Keadilan: Sumitro Djojohadikusumo" yang berlangsung di Aula Serba Guna Sains Techno Park, Universitas Indonesia, Depok, Rabu (6/8).

Dalam forum tersebut, Qodari menekankan bahwa Sumitro bukan hanya seorang ekonom penting, tetapi juga tokoh yang merumuskan hubungan antara ilmu ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia.

“Harus dipahami bahwa memang Pak Sumitro ini adalah salah satu ekonom terpenting, bahkan boleh dibilang begawan ekonominya Indonesia,” ujar Qodari.

Ia menjelaskan, Sumitro memiliki peran strategis dalam sejarah ekonomi Indonesia. Sebagai akademisi, ia merupakan salah satu pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai dekan serta Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Sementara sebagai teknokrat, Sumitro pernah menduduki sejumlah jabatan penting di kabinet, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, hingga Menteri Riset.

“Pak Sumitro itu kelebihannya bukan hanya sebagai pemikir, tapi juga seorang teknokrat dan aktivis. Dalam menjalankan tugasnya, Pak Mitro menggunakan ilmu ekonomi untuk membangun Indonesia,” jelasnya.

Qodari menyoroti bahwa Sumitro memiliki keyakinan kuat bahwa negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan negara sebagai agen perubahan.

“Beliau punya pandangan bahwa agar negara-negara berkembang bisa maju, pemerintah harus menjadi agen perubahan atau agent of change,” tandasnya.

Pandangan ini, menurut Qodari, menjadi benang merah yang terlihat dalam berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Ia menyebut pemahaman Prabowo terhadap teori ekonomi tidak lepas dari pengaruh ayahandanya, yang juga menulis buku-buku teks ekonomi.

“Jadi saya kira, hubungan antara ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Pak Sumitro. Dari situ, kita bisa memahami juga pemikiran-pemikiran Pak Prabowo,” imbuhnya.

“Tidak heran kalau Pak Prabowo paham teori-teori ekonomi, karena ayahnya bahkan menulis buku teks ekonomi,” tambahnya.

Dalam konteks keberpihakan sosial, Qodari melihat bahwa perhatian Prabowo terhadap masyarakat menengah ke bawah merupakan kelanjutan dari gagasan Sumitro mengenai keadilan distribusi ekonomi.

“Pak Sumitro menekankan pentingnya ilmu ekonomi dalam mencapai kemajuan rakyat dan bangsa,” kata Qodari.

“Tidak mengherankan jika Pak Prabowo sangat berpihak pada masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai relevansi pemikiran Sumitro dengan arah pembangunan saat ini, Qodari menekankan peran Sumitro sebagai pejuang kemerdekaan yang juga memperjuangkan diplomasi internasional pada masa awal Republik.

“Setelah menyelesaikan studi doktoralnya di Belanda, beliau pulang ke Indonesia dan ikut berjuang melalui jalur diplomasi dalam memperjuangkan kemerdekaan,” ujar Qodari.

Qodari juga mengutip tulisan Sumitro yang mengkritisi struktur ketimpangan ekonomi masa kolonial sebagai refleksi awal perjuangan keadilan ekonomi.

“Beliau pernah menulis bahwa penduduk pribumi Indonesia sebanyak 98 persen hanya menguasai 20 persen dari total ekonomi. Kalangan Asia yang hanya 2 persen menguasai 20 persen, sedangkan Eropa, yang hanya 0,5 persen penduduk, menguasai 60 persen ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Menurut Qodari, kesadaran akan ketimpangan ini turut diangkat kembali oleh Prabowo dalam berbagai pidato politik dan kebijakan pemerintahannya saat ini.

“Pak Prabowo sering menyampaikan analisis yang serupa. Misalnya, bahwa 10 persen penduduk Indonesia menguasai 75 persen ekonomi nasional,” tegasnya.

“Intinya, Pak Sumitro ingin Indonesia menjadi negara maju, bangsanya sejahtera, dan pendapatannya meningkat. Saat ini, hal itu sedang diupayakan oleh Pak Prabowo dalam kapasitasnya sebagai presiden,” tambah Qodari.

Mengakhiri keterangannya, Qodari menyambut baik terbitnya buku ini sebagai langkah penting untuk menggali kembali warisan pemikiran Sumitro yang masih sangat relevan di era sekarang.

“Ini momentum yang bagus untuk menggali pemikiran Pak Sumitro. Secara tidak langsung, kita juga bisa memahami pemikiran Pak Prabowo,” ujarnya.

Sebagai catatan, Qodari menyebut bahwa buku serupa pernah diterbitkan pada 1987 dalam rangka ulang tahun Sumitro. Namun, buku "Jalan Keadilan" menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan tantangan pembangunan saat ini.

“Sangat tepat membahas pemikiran Pak Sumitro hari ini, mengingat posisi penting Pak Prabowo, selain karena Sumitro sendiri merupakan salah satu ekonom terbesar dan terpenting di Indonesia,” terang Qodari.

“Beliau adalah ekonom yang sangat lengkap—kuat dalam teori sekaligus praktisi. Perspektif teoritis dan praktisnya sangat relevan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua,” pungkasnya.