Pemerintah Gerak Cepat Evaluasi KLB Program MBG di Sejumlah Daerah
Jum'at, 03 Oktober 2025 - 00:17 WIB
A
A
A
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin (enam kanan), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti (enam kiri), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (lima kanan) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (empat kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers penanggulangan KLB pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Pemerintah memastikan langkah cepat dalam mengevaluasi Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menyeluruh ini dilakukan sebagai bentuk respons atas insiden keracunan menu MBG yang belakangan muncul di sejumlah daerah.
Pemerintah menegaskan, keamanan dan kualitas pangan dalam program ini menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi akan diperketat. Evaluasi ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga tenaga kesehatan, agar hasilnya lebih komprehensif.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan gizi seimbang dan aman bagi penerimanya, tanpa mengurangi kepercayaan publik terhadap manfaat program.
Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mempunyai sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Sertifikat ini berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risiko.
Pemerintah memastikan langkah cepat dalam mengevaluasi Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menyeluruh ini dilakukan sebagai bentuk respons atas insiden keracunan menu MBG yang belakangan muncul di sejumlah daerah.
Pemerintah menegaskan, keamanan dan kualitas pangan dalam program ini menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi akan diperketat. Evaluasi ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga tenaga kesehatan, agar hasilnya lebih komprehensif.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan gizi seimbang dan aman bagi penerimanya, tanpa mengurangi kepercayaan publik terhadap manfaat program.
Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyepakati setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mempunyai sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Sertifikat ini berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risiko.
(sra)
Foto
