Survei 79,2 Persen Kepuasan, Kebijakan Prabowo Subianto Dinilai On the Track

Jakarta - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana menyebut tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo disebabkan oleh program politik yang tepat (on the track).

Sebagaimana diketahui, survei Indikator Politik menunjukan tingkat kepuasan terhadap pemerintah saat ini mencapai 79,2%, angka tertinggi dibanding para pendahulunya.

"Ini menunjukan bahwa rakyat menilai pemerintah sudah berada di jalan yang tepat atau arah yang jelas," kata Ayip Tayana pada Kamis (25/2).

Selain itu, menurutnya, persepsi positif masyarakat itu juga dibentuk oleh komitmen Presiden Prabowo dalam menepati janji kampanyenya. Ia menilai, hampir semua janji politik sudah dijalankan saat ini.

Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), swasembada beras dan ketahanan pangan, cek kesehatan gratis hingga pendidikan yang merata dan inklusif.

"Secara kasat mata, sebagian besar janji kampanye Prabowo mulai direalisasikan, dari MBG dengan 60 juta penerima, KDMP yang hadir disetiap desa, swasembada beras pada tahun pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di pesisir, Sekolah Rakyat gratis untuk rakyat miskin hingga cek kesehatan gratis," terangnya.

Meski demikian, menurut Ayip, ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan agar program politik itu benar-benar bermanfaat pada rakyat, seperti MBG harus ada evaluasi untuk keberagaman menu dan keamanan pangannya.

"Beberapa bulan terakhir ada kejadian keracunan kan, jadi evaluasi perlu dilakukan lebih serius. Bila perlu tutup dapur dapur nakal yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah diberikan," sambungnya.

Selain itu, dia menilai Sekolah Rakyat memiliki tujuan yang baik untuk memberikan akses pendidikan pada masyarakat miskin dan miskin ekstrem, namun kualitas pengajar, kurikulum, hingga fasilitas harus dipastikan ada evaluasi secara berkala.

Pun demikian dengan Koperasi Desa Merah Putih yang secara konsep memiliki visi yang tepat untuk mengangkat perekonomian desa secara kolektif. Maka, pengelolanya harus memiliki perspektif bisnis yang baik, agar Kopdes ini tidak kalah saing dengan korporasi, atau justru bersaing dengan usaha rakyat sendiri di desa.

"Dengan kata lain janji dan program pemerintah ini sudah berjalan baik, tapi kualitas, pemerataan dan keberlanjutan progeam masih perlu pengawasan dan evaluasi ketat agar dampaknya tetap dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia," pungkasnya.