Fauzan Zidni Nahkoda Baru BPI, Dorong Reformasi Perfilman Nasional
Selasa, 14 April 2026 - 09:30 WIB
A
A
A
JAKARTA – Fauzan Zidni resmi terpilih sebagai Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) periode 2026-2030. Pemilihan berlangsung aklamasi dalam Kongres IV Badan Perfilman Indonesia di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, 10-12 April 2026.
Sebanyak 67 pemangku kepentingan perfilman hadir dan memberikan dukungan bulat. Fauzan Zidni menggantikan Pelaksana Tugas Ketua Umum Celerina Judisari. Fauzan menyampaikan komitmen membangun agenda bersama seluruh insan perfilman Indonesia. “Saya berterima kasih atas kepercayaan besar ini,” kata Fauzan.
Fokus utama kepemimpinannya adalah peningkatan sumber daya manusia perfilman nasional. Program strategis meliputi sinkronisasi kurikulum pendidikan film dan penguatan magang industri. Selain itu, talenta muda akan dikirim ke sekolah film terbaik dunia. Langkah tersebut juga mencakup partisipasi dalam berbagai laboratorium film internasional. Upaya ini diharapkan mempercepat transfer pengetahuan dan jejaring global. Dengan demikian, kualitas produksi film Indonesia dapat meningkat signifikan.
Di sisi lain, BPI menyiapkan revisi Undang-Undang Perfilman. Revisi dilakukan bersama Kementerian Kebudayaan RI. Tujuannya memperkuat kelembagaan dan profesi di sektor perfilman nasional. Regulasi baru juga diharapkan memberi kepastian hukum dan kemudahan investasi. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menjadi perhatian penting dalam pembahasan. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap industri film akan diperkuat secara menyeluruh.
Tak hanya itu, gerakan anti pembajakan film akan digencarkan secara nasional. BPI juga tetap menjalankan Festival Film Indonesia setiap tahun. Fungsi kelembagaan lainnya akan dioptimalkan sesuai amanat undang-undang. Kongres turut memilih anggota Dewan Pengawas periode terbaru. Mereka adalah Fajar Nugros, Agustina Kusuma Dewi, Nasaruddin Saridz, Danu Murti dan Judith Dipodiputro.
Forum ini juga membahas Rencana Induk Pengembangan BPI. Dokumen tersebut akan menjadi dasar Rencana Induk Perfilman Nasional. Amanat itu merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Rencana induk mencakup pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur produksi.
Distribusi, promosi, serta kerangka regulasi juga menjadi bagian penting. Targetnya membangun industri film inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan hingga 2045.
Fauzan Zidni dikenal sebagai produser film dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Ia merupakan produser di Cinesurya bersama Rama Adi. Fauzan pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia periode 2016-2019. Sejak 2019, peraih gelar magister kebijakan publik dari National University of Singapore ini juga menjadi Dewan Penasihat organisasi tersebut.
Beberapa film produksinya mendapat perhatian internasional dan festival bergengsi.
Karya tersebut antara lain What They Don’t Talk About When They Talk About Love.
Kemudian Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak hingga Perang Kota. Kariernya juga mencakup posisi strategis di industri global. Fauzan pernah menjadi Executive Producer di The Walt Disney Company Indonesia. Ia memimpin pengembangan 10 konten original dan 10 proyek lainnya.
Sebanyak 67 pemangku kepentingan perfilman hadir dan memberikan dukungan bulat. Fauzan Zidni menggantikan Pelaksana Tugas Ketua Umum Celerina Judisari. Fauzan menyampaikan komitmen membangun agenda bersama seluruh insan perfilman Indonesia. “Saya berterima kasih atas kepercayaan besar ini,” kata Fauzan.
Fokus utama kepemimpinannya adalah peningkatan sumber daya manusia perfilman nasional. Program strategis meliputi sinkronisasi kurikulum pendidikan film dan penguatan magang industri. Selain itu, talenta muda akan dikirim ke sekolah film terbaik dunia. Langkah tersebut juga mencakup partisipasi dalam berbagai laboratorium film internasional. Upaya ini diharapkan mempercepat transfer pengetahuan dan jejaring global. Dengan demikian, kualitas produksi film Indonesia dapat meningkat signifikan.
Di sisi lain, BPI menyiapkan revisi Undang-Undang Perfilman. Revisi dilakukan bersama Kementerian Kebudayaan RI. Tujuannya memperkuat kelembagaan dan profesi di sektor perfilman nasional. Regulasi baru juga diharapkan memberi kepastian hukum dan kemudahan investasi. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi menjadi perhatian penting dalam pembahasan. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap industri film akan diperkuat secara menyeluruh.
Tak hanya itu, gerakan anti pembajakan film akan digencarkan secara nasional. BPI juga tetap menjalankan Festival Film Indonesia setiap tahun. Fungsi kelembagaan lainnya akan dioptimalkan sesuai amanat undang-undang. Kongres turut memilih anggota Dewan Pengawas periode terbaru. Mereka adalah Fajar Nugros, Agustina Kusuma Dewi, Nasaruddin Saridz, Danu Murti dan Judith Dipodiputro.
Forum ini juga membahas Rencana Induk Pengembangan BPI. Dokumen tersebut akan menjadi dasar Rencana Induk Perfilman Nasional. Amanat itu merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Rencana induk mencakup pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur produksi.
Distribusi, promosi, serta kerangka regulasi juga menjadi bagian penting. Targetnya membangun industri film inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan hingga 2045.
Fauzan Zidni dikenal sebagai produser film dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Ia merupakan produser di Cinesurya bersama Rama Adi. Fauzan pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia periode 2016-2019. Sejak 2019, peraih gelar magister kebijakan publik dari National University of Singapore ini juga menjadi Dewan Penasihat organisasi tersebut.
Beberapa film produksinya mendapat perhatian internasional dan festival bergengsi.
Karya tersebut antara lain What They Don’t Talk About When They Talk About Love.
Kemudian Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak hingga Perang Kota. Kariernya juga mencakup posisi strategis di industri global. Fauzan pernah menjadi Executive Producer di The Walt Disney Company Indonesia. Ia memimpin pengembangan 10 konten original dan 10 proyek lainnya.
(sra)
Foto
