Perketat Pola Pengamanan Terhadap Pejabat Negara
Jum'at, 11 Oktober 2019 - 13:58 WIB
A
A
A
Insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Pol hu kam) Wiranto di Pandeglang, Banten, kemarin menunjukkan masih belum ketatnya pola pengamanan terhadap pejabat negara. Aparat didorong mengevaluasi standar pengamanan di tengah bentuk teror dan ancaman yang terus berkembang.
Penguatan prosedur stadar operasional ini penting karena keamanan ada lah citra yang tak terpisahkan dari sebuah negara. Apalagi 10 hari lagi, Indonesia juga memiliki agenda besar, yakni menggelar pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Selain dihadiri banyak pejabat dan tokoh masyarakat, sejumlah kepala negara lain juga bakal datang di acara ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengevaluasi bentuk pengamanan kepada pejabat setelah penyerangan Wiranto. Dia meminta setelah insiden penusukan di Alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ada pengamanan yang lebih baik. Simak standar pengamanan pejabat negara di infografis.
Penguatan prosedur stadar operasional ini penting karena keamanan ada lah citra yang tak terpisahkan dari sebuah negara. Apalagi 10 hari lagi, Indonesia juga memiliki agenda besar, yakni menggelar pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Selain dihadiri banyak pejabat dan tokoh masyarakat, sejumlah kepala negara lain juga bakal datang di acara ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengevaluasi bentuk pengamanan kepada pejabat setelah penyerangan Wiranto. Dia meminta setelah insiden penusukan di Alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ada pengamanan yang lebih baik. Simak standar pengamanan pejabat negara di infografis.
(udi)
