Tanpa Dikordinir Baik, Relawan Juga Bisa Merepotkan di Lokasi Bencana

Kebiasaan masyarakat yang sering menjadikan kawasan bencana sebagai tempat Selfi, selain sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang disekitarnya juga dipastikan dapat mengganggu petugas penyelamatan dan para relawan.

Tapi gangguan itu, ternyata juga bisa datang dari relawan sendiri. Kok bisa?

Relawan yang bisa dianggap mengganggu kegiatan evakuasi dan penyelamatan, adalah relawan yang datang tanpa skill dan tanpa kordinasi dengan penanggungjawab penanggulangan bencana setempat.

Demikian diungkapkan Ketua Squad Penanggulangan Bencana Indonesia (PBI), Subur Rojinawi dalam diskusi bedah buku Pendar-Pendar Filantropi di Cafe Relawan Bogor (8/9/2022).

Dikatakannya, agar tidak menjadi benalu yang mengganggu upaya penyelamatan, seorang relawan harus paham etika relawan, kearipan lokal dan harus memegang prinsip kerja relawan.

"Ada 5 prinsip kerja relawan yaitu harus mandiri, profesional, sinergi, kolaborasi, dan akuntabel," tandas aktifis kemanusiaan dari Human Inisiatif tersebut.

Sedangkan Internasional Trainner Voulenter Disaster, Ujang Lasmana berharap agar relawan bisa lebih profesional dan mengasah skillnya agar tidak merepotkan dilapangan. "Seringkali kita jumpai di lokasi bencana, jumlah relawan lebih banyak dari jumlah korbannya. Ini akhirnya yang bikin repot siapa? Ya relawan itu sendiri," ujar relawan Palang Merah Indonesia tersebut.

Selain itu, relawan juga kerap menggunakan anggaran di lapangan kesulitan membuat laporan. "Belum tentu niatnya menggelapkan, tapi kesibukan membantu sehingga abai membuat laporan. Karenanya relawan bila ke lapangan harus didampingi orang administrasi yang bertugas mengumpulkan dokumentasi dan kwitansi pembelanjaan guna pelaporan nanti," tegasnya.

Relawan senior Indonesia Care, Anca Rahadiansyah dalam kesempatan tersebut juga menceritakan betapa kehadiran relawan disetiap bencana tetap dibutuhkan. "Namun jangan sampai relawan justru berbuat yang tidak terpuji. Pengalaman dilapangan ada beberapa oknum yang menimbulkan masalah. Seperti melakukan pelecehan atau berpacaran dengan penyintas. Ini tidak etis. Kembalikan kepada niat awal datang untuk membantu. Untuk ini kadang saya ngga ada toleransi. Lebih baik saya pulangkan," kata mantan relawan ACT dan Dompet Dhuafa tersebut.

Sedangkan Guru Besar Psikologi UIN Syarif Hidayatullah yang juga Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) MUI, Prof Achmad Syahid lebih menyoroti tentang regulasi tentang lembaga filantropi yang berkembang pesat di Indonesia. "Kebijakannya harus diatur baik, aturan main maupun persentase yang berhak di ambil oleh penyelenggara lembaga kemanusiaan guna pembiayaan operasionalnya juga perlu dibuatkan regulasinya. Agar kejadian serupa ACT tak terulang kembali," ujar presidium Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) DKI tersebut.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Care, Lukman Azis menyoroti transparansi lembaga-lembaga filantropi yang belum maksimal. "Coba donasi yang masuk bisa terpantau secara digital dalam aplikasi seperti pada aplikasi e-commerce. Bisa di trace perjalanan donasi mulai dari donatur melakukan transfer hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Setiap saat donatur bisa melihat dana yang disetorkan sudah sampai mana dan berapa lama estimasi tiba ditangan penerima manfaat," tandas mantan jurnalis media nasional tersebut.

Dalam kegiatan bedah buku dan diskusi tentang dinamika lembaga filantropi dan kerelawanan di cafe relawan tersebut dipandu oleh penyiar dan produser Trijaya FM, Fazri Rizkiya dan menghadirkan 5 narasumber penulis dan pembedah diantaranya, Direktur Indonesia CARE Lukman Azis, Relawan Senior Anca Rahadiansyah, Trainner internasional relawan kebencanaan Ujang Lasmana, Wakil Ketua LPB MUI dan guru besar UIN, Prof Achmad Syahid serta Ketua Squad PBI Subur Rojinawi. Sejumlah relawan dari berbagai lembaga kemanusiaan hadir mengikuti kegiatan tersebut.