Posisi Strategis Humas Pemda: Kawal Reputasi Lewat Narasi dan Sinergi Media

NABIRE – Reputasi pemerintah daerah (pemda) tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan, tetapi juga oleh narasi yang dibangun serta sinergi dengan media. Hal itu menjadi pokok bahasan dalam hari kedua SindoNews Sharing Session di Nabire, Papua Tengah, Selasa (26/8/2025).

Forum pelatihan bagi para insan humas pemda, humas Polri, penerangan TNI dan komunitas media yang digelar SindoNews dan Pemprov Papua Tengah ini menekankan pentingnya kolaborasi. Pemda, humas, para stake holder dan insan pers perlu bersinergi membangun ekosistem pemberitaan yang sehat untuk menjaga kepercayaan publik.

Kepala Peliputan Digital iNews Media Group, Armydian Kurniawan, mengingatkan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi, sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Media punya daya gugah tinggi. Apa yang diberitakan bisa memengaruhi cara masyarakat berpikir, bersikap, hingga bertindak," katanya saat mengisi materi Content Writing dan Media Handling.

Karena itu, lanjut dia, jurnalistik bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan tanggung jawab sosial yang menuntut profesionalisme tinggi.

Tanggung jawab publik sebagai pencerah dan penyampai kebenaran kepada masyarakat ini idealnya dipahami oleh pemda dan stake holder lainnya melalui keterbukaan dan akses informasi. Hubungan yang dibangun pemda dengan media tidak boleh sebatas formalitas, tetapi harus menjadi kolaborasi nyata demi memastikan masyarakat menerima informasi yang jelas, utuh, dan terpercaya. “Sinergi humas, media, dan stakeholder mutlak diperlukan agar informasi publik tersampaikan dengan baik,” kata Armydian.

Transparansi menjadi syarat penting bagi humas sebagai ujung tombak pengawal reputasi pemda. Rilis pers pun harus jelas, berbasis data dengan narasi yang strategis dan taktis. “Sebagai lembaga publik, pemda wajib transparan dan akuntabel. Itu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,” pungkas Armydian.