Forum Prasasti Soroti Tata Kelola Sawit di Tengah Ancaman Perubahan Iklim
Sabtu, 07 Februari 2026 - 14:23 WIB
A
A
A
Pakar Agribisnis dan Pertanian Dr. Ir. Tungkot Sipayung, Tenaga Ahli Menteri Bappenas Frans BM Dabukke, Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana BPDP Lupi Hartono dan PResearch Director Prasasti Gundy Cahyadi saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi panel pada acara Prasasti Insights: Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and Governance Standards, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Meningkatnya frekuensi bencana alam dan risiko iklim di berbagai wilayah Indonesia menjadi penanda bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang tengah dihadapi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi ketahanan sosial, ekonomi, serta sektor-sektor strategis nasional. Dalam konteks ini, penguatan fondasi industri kelapa sawit dipandang sebagai bagian dari upaya memperkokoh salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam forum Prasasti Insights bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” yang diselenggarakan oleh Prasasti Center for Policy Studies. Forum ini menyoroti pentingnya tata kelola adaptif dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim terhadap sektor energi dan pangan.
Board of Trustees Prasasti, Fuad Bawazier, menilai rangkaian bencana yang terjadi di sejumlah daerah seharusnya menjadi pijakan bersama dalam merumuskan kebijakan lintas sektor. “Ketahanan ekonomi di era perubahan iklim menuntut pendekatan tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan, termasuk dalam sektor energi dan pangan,” ujarnya.
Fuad menegaskan, industri kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam kerangka ketahanan nasional. Indonesia saat ini merupakan produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 58 persen produksi global. Sektor ini menopang sekitar 2,6 juta petani sawit dan menyediakan hingga 16,5 juta lapangan kerja langsung maupun tidak langsung di lebih dari 300 kabupaten dan 25 provinsi. Dari sisi ekonomi, industri sawit menghasilkan output lebih dari Rp1.100 triliun per tahun dengan nilai tambah sekitar Rp510 triliun, serta berperan penting dalam menjaga surplus neraca perdagangan nasional.
Meningkatnya frekuensi bencana alam dan risiko iklim di berbagai wilayah Indonesia menjadi penanda bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang tengah dihadapi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi ketahanan sosial, ekonomi, serta sektor-sektor strategis nasional. Dalam konteks ini, penguatan fondasi industri kelapa sawit dipandang sebagai bagian dari upaya memperkokoh salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam forum Prasasti Insights bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” yang diselenggarakan oleh Prasasti Center for Policy Studies. Forum ini menyoroti pentingnya tata kelola adaptif dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim terhadap sektor energi dan pangan.
Board of Trustees Prasasti, Fuad Bawazier, menilai rangkaian bencana yang terjadi di sejumlah daerah seharusnya menjadi pijakan bersama dalam merumuskan kebijakan lintas sektor. “Ketahanan ekonomi di era perubahan iklim menuntut pendekatan tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan, termasuk dalam sektor energi dan pangan,” ujarnya.
Fuad menegaskan, industri kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam kerangka ketahanan nasional. Indonesia saat ini merupakan produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 58 persen produksi global. Sektor ini menopang sekitar 2,6 juta petani sawit dan menyediakan hingga 16,5 juta lapangan kerja langsung maupun tidak langsung di lebih dari 300 kabupaten dan 25 provinsi. Dari sisi ekonomi, industri sawit menghasilkan output lebih dari Rp1.100 triliun per tahun dengan nilai tambah sekitar Rp510 triliun, serta berperan penting dalam menjaga surplus neraca perdagangan nasional.
(sra)
Foto
