Putusan Sela Dikabulkan, Kuasa Hukum Budi Tanggapi Perlawanan JPU

Jakarta- Perjuangan hukum yang dilakukan Budi ternyata belum berakhir. Melalui kuasa hukumnya, Faomasi Laia, menyampaikan telah mendaftarkan memoar kontra memori perlawanan atas perlawanan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap putusan sela yang diajukan pada tanggal 3 Februari 2026.

"Ini merupakan hak dari klien kami, sebagai sanggahan terhadap memori dari JPU karena tidak sesuai KUHP yang berlaku. Dalil JPU telah mengabaikan bahkan tidak sesuai, tidak relevan dengan KUHP yang baru dan dalil JPU bertentangan dengan

Asas Lex Favor Reo (disebut juga Lex Mitior atau asas hukum yang menguntungkan terdakwa) dan Pasal 3 dalam Tahun 2023 tentang KUHP Baru," kata Faomasi kepada para wartawan di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026) malam.

Kontra memori adalah dokumen hukum berupa tanggapan, sanggahan, atau bantahan tertulis yang diajukan oleh pihak Termohon (lawan dari pihak yang mengajukan banding/kasasi) terhadap memori banding atau memori kasasi yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi.

Hal ini sekaligus menguji integritas Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polri, Jaksa, Hakim, dan Advokat—merupakan proses krusial untuk memastikan penegakan hukum yang adil, jujur, dan terbebas dari praktik negatif dan semngat reformasi hukum.

Lebih jauh, Faomasi menilai JPU tidak menundukkan diri terhadap UUD yang berlaku dan tidak benar-benar menjalankan isi UU serta surat dari Kejagung yang ditandatangani Jampidum soal KUHP baru. Padahal seharusnya, JPU wajib tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perintah majelis hakim dalam persidangan.

"Seharusnya JPU menundukkan diri dari putusan atasan dia. Apakah JPU yang menangani perkara ini sudah menjalankan UUD atau masih bagian dari negara ini? Apakah JPU memiliki sistem hukum sendiri selain dari KUHP saat ini? Apakah JPU boleh sewenang-wenang di luar aturan yang berlaku?" ujarnya.

Dibebas dari Tahanan, Kasus Budi Dihentikan

Sebelumnya, persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Budi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (29/1/2026) petang.

Majelis hakim menerima eksepsi atau perlawanan yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Sehingga sidang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Putusan sela yang membebaskan terdakwa terjadi ketika majelis hakim mengabulkan perlawanan dari terdakwa atau penasihat hukumnya dalam perkara pidana, yang mengakibatkan pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan dan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Ini adalah mekanisme peradilan formal untuk menegakkan hukum acara, memastikan dakwaan jaksa sah dan memenuhi syarat sebelum pembuktian.

"Terima kasih kepada majelis hakim yang sudah menegakkan Keadilan. Ini sudah sesuai Undang undang dan Pancasila. Saya sangat bersyukur, saya tidak bersalah, dan akhirnya bisa kembali bersama keluarga," kata Budi usai persidangan.

Kemudian di luar ruangan sidang, Faomasi Laia, mengaku sangat mengapresiasi Majelis Hakim yang sudah berani memberikan putusan tinggi berkeadilan. Apalagi proses dari awal penegakkan hukumnya sangat luar biasa.

Menurutnya, Majelis Hakim sangat berintegritas dan mampu menjadi benteng terakhir dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

"Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Malam ini atau besok, klien kami (Budi) akhirnya dinyatakan bebas karena perkaranya dihentikan. Ini bukti nyata peradilan ditegakkan oleh para Hakim. Majelis Hakim yang mulia sangat menjaga independensi dalam menegaskan keadilan dan menegakkan hukum sesuai supremasi," katanya.

Faomasi menegaskan bahwa penuntutan perkara pencemaran nama baik terhadap kliennya seharusnya dinyatakan gugur. Faomasi berpegangan bahwa sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026.

Menurut Faomasi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 136 dan Pasal 137, secara tegas mengatur batas waktu kedaluwarsa penuntutan pidana.

Dalam aturan tersebut, kewenangan penuntutan dinyatakan hapus apabila telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menjelaskan, mengatur tentang asas transisi (perubahan peraturan) terkait

Lex Favor Reo (hukum yang lebih meringankan). Pasal ini menegaskan bahwa jika ada perubahan undang-undang setelah perbuatan terjadi, peraturan yang baru diberlakukan, kecuali peraturan lama lebih ringan bagi pelaku.

Berikut adalah poin-poin utama Pasal 3 KUHP Baru.

Jika aturan berubah setelah tindak pidana terjadi, digunakan aturan baru, kecuali aturan lama lebih meringankan pelaku. Jika perbuatan tersebut bukan lagi tindak pidana (dekriminalisasi) menurut aturan baru, proses hukum harus dihentikan demi hukum.

Duduk Perkara

Dalam persidangan sebelumnya, Budi menegaskan bahwa hanya melakukan pembelaan diri.

“Sebelumnya dia (Suhari) lebih dulu memaki keluarga saya, mengancam mau bunuh keluarga saya. Bahkan dia mau perkosa ibu dan kakak saya,” ujar Budi dengan suara bergetar.

Menurut Faomasi, kondisi ini relevan dengan pasal dalam KUHP yang menyatakan pencemaran nama baik tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk membela diri.

Kasus ini berawal dari dugaan skenario yang disusun pelapor, Suhari alias Aoh. Ia disebut lebih dulu mengirim pesan bernada fitnah dan pencemaran nama baik kepada Budi.

Merasa perlu klarifikasi, Budi mendatangi Suhari di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun upaya tabayyun itu justru berujung keributan.

Atas kejadian itu, Budi melapor ke Polda Metro Jaya. Dua laporan lain terkait pencemaran nama baik dan pornografi yang ia buat juga telah dinyatakan P21.

Namun, Suhari membalas dengan laporan baru terhadap Budi. Meski sempat berdamai, laporan tersebut diaktifkan kembali pada Juli 2025 hingga Budi kini menjalani proses peradilan.