Reformasi Birokrasi Jadi Fondasi Penguatan Negara, SAKIP dan ZI Dorong Kinerja Berdampak

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi terkuat dalam membangun negara yang kuat dan berintegritas. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurut Menteri Rini, selama bertahun-tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi dasar penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Reformasi birokrasi diposisikan sebagai mesin penggerak pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan arahan Presiden bahwa salah satu syarat keberlangsungan sebuah peradaban adalah hadirnya birokrasi yang unggul. Birokrasi yang unggul akan memperkuat kapasitas negara, memastikan kebijakan diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambah Menteri Rini.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi telah memasuki fase transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Digitalisasi layanan publik, baik kepada masyarakat maupun layanan kepegawaian, terus didorong untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan inklusif. Upaya ini menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi hingga tahun 2029.

“Saat ini capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan. Di tingkat nasional, penguatan layanan publik juga ditandai dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan terintegrasi,” jelas Menteri Rini.

Sejalan dengan arah tersebut, hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten di seluruh level pemerintahan. Nilai SAKIP kementerian/lembaga tercatat 73,61, pemerintah provinsi 69,05, serta pemerintah kabupaten/kota 64,89.

Melalui SAKIP, pemerintah juga memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab instansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja, disiplin penggunaan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.

Terkait penguatan integritas, Menteri Rini menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai upaya membangun budaya kerja berintegritas di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatan ini dilakukan melalui unit-unit kerja sebagai contoh praktik baik yang dapat direplikasi secara luas.

“Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP dilakukan pada level instansi, sementara penilaian ZI dilaksanakan pada unit-unit kerja sebagai titik awal perubahan dan penguatan peran agen perubahan. Selain itu, Menteri Rini menyampaikan bahwa implementasi SAKIP terus menunjukkan peningkatan kematangan antar-instansi.

Kedepan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas Presiden secara bersama-sama.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Program prioritas nasional harus didukung secara kolaboratif dengan perencanaan yang berorientasi pada outcome,” tegasnya.

Menutup arahannya, Menteri PANRB menyampaikan harapan agar para penerima apresiasi dan penghargaan SAKIP dan ZI dapat menjaga konsistensi kinerja dan integritas, memperkuat orientasi hasil dan dampak, serta menjadi role model dan agen perubahan di instansinya masing-masing.

(jne/HUMAS MENPANRB)

Foto: byu/don/HUMAS MENPANRB