Film Maatrubhumi Jadi Sorotan karena Angkat Isu Geopolitik
Jum'at, 19 Juni 2026 - 12:11 WIB
A
A
A
Rencana penayangan film Bollywood Maatrubhumi: May War Rest in Peace di Indonesia menuai perhatian sejumlah pengamat. Film yang mengangkat konflik Lembah Galwan di perbatasan India dan Tiongkok pada 2020 itu dinilai tidak hanya menghadirkan unsur hiburan, tetapi juga membawa narasi yang berkaitan dengan isu geopolitik internasional.
Analis geopolitik Eko Sulistyanto menilai karya sinema yang mengangkat konflik antarnegara perlu dicermati secara hati-hati karena berpotensi memengaruhi persepsi publik dan menimbulkan implikasi yang lebih luas.
"Film dengan muatan politik yang kuat dapat menimbulkan berbagai tafsir dan berpotensi berdampak pada hubungan antarnegara jika tidak disikapi secara proporsional," ujarnya, Kamis (18/6).
Menurut sejumlah sumber yang mengikuti perkembangan distribusi film internasional, terdapat upaya untuk memperluas jangkauan penayangan film tersebut di Indonesia melalui strategi promosi dan distribusi yang lebih intensif guna meningkatkan eksposur kepada penonton domestik.
Sejumlah kalangan menilai film berlatar konflik geopolitik perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, film juga dapat membentuk pandangan publik terhadap peristiwa sejarah maupun dinamika hubungan internasional.
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selama ini berupaya menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai negara. Karena itu, publik dinilai perlu menyikapi karya bertema geopolitik secara kritis dan objektif.
Perdebatan mengenai film yang mengangkat isu nasionalisme dan konflik politik bukan hal baru di India. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah film Bollywood kerap menjadi bahan diskusi karena dinilai membawa pesan politik yang kuat.
Ketua Dewan Juri Festival Film Internasional India (IFFI) ke-53, Nadav Lapid, misalnya, pernah mengkritik film The Kashmir Files yang menurutnya mengandung unsur propaganda dan narasi yang manipulatif.
Pandangan serupa juga pernah disampaikan aktor dan sutradara India Aamir Khan. Ia menilai meningkatnya nasionalisme ekstrem berpotensi mengurangi nilai inklusivitas yang selama ini menjadi salah satu kekuatan perfilman India.
Di Indonesia, sejumlah pelaku industri kreatif berpendapat bahwa film dengan muatan politik yang kuat perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, sejumlah pihak berharap proses peninjauan oleh lembaga terkait dapat dilakukan secara cermat dan profesional guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perkembangan industri perfilman nasional, serta sensitivitas terhadap dinamika hubungan internasional.
Analis geopolitik Eko Sulistyanto menilai karya sinema yang mengangkat konflik antarnegara perlu dicermati secara hati-hati karena berpotensi memengaruhi persepsi publik dan menimbulkan implikasi yang lebih luas.
"Film dengan muatan politik yang kuat dapat menimbulkan berbagai tafsir dan berpotensi berdampak pada hubungan antarnegara jika tidak disikapi secara proporsional," ujarnya, Kamis (18/6).
Menurut sejumlah sumber yang mengikuti perkembangan distribusi film internasional, terdapat upaya untuk memperluas jangkauan penayangan film tersebut di Indonesia melalui strategi promosi dan distribusi yang lebih intensif guna meningkatkan eksposur kepada penonton domestik.
Sejumlah kalangan menilai film berlatar konflik geopolitik perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, film juga dapat membentuk pandangan publik terhadap peristiwa sejarah maupun dinamika hubungan internasional.
Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selama ini berupaya menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai negara. Karena itu, publik dinilai perlu menyikapi karya bertema geopolitik secara kritis dan objektif.
Perdebatan mengenai film yang mengangkat isu nasionalisme dan konflik politik bukan hal baru di India. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah film Bollywood kerap menjadi bahan diskusi karena dinilai membawa pesan politik yang kuat.
Ketua Dewan Juri Festival Film Internasional India (IFFI) ke-53, Nadav Lapid, misalnya, pernah mengkritik film The Kashmir Files yang menurutnya mengandung unsur propaganda dan narasi yang manipulatif.
Pandangan serupa juga pernah disampaikan aktor dan sutradara India Aamir Khan. Ia menilai meningkatnya nasionalisme ekstrem berpotensi mengurangi nilai inklusivitas yang selama ini menjadi salah satu kekuatan perfilman India.
Di Indonesia, sejumlah pelaku industri kreatif berpendapat bahwa film dengan muatan politik yang kuat perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, sejumlah pihak berharap proses peninjauan oleh lembaga terkait dapat dilakukan secara cermat dan profesional guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perkembangan industri perfilman nasional, serta sensitivitas terhadap dinamika hubungan internasional.
(sra)
Foto
