Ketua DPRD Klungkung Tegaskan Pengawasan Ketat Pengiriman Sampah ke Zona Penyangga PKB
Rabu, 22 April 2026 - 19:18 WIB
A
A
A
Dinamika pengiriman material sampah organik dari Kota Denpasar ke zona penyangga Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung terus menjadi perhatian serius. Setelah sempat mengalami lonjakan volume dalam beberapa hari terakhir, kini arus pengiriman mulai menunjukkan tren yang lebih terkendali. Meski demikian, aspek pengawasan tetap menjadi prioritas utama guna mencegah timbulnya persoalan baru di lapangan.
Berdasarkan pantauan hingga awal pekan ini, jumlah armada pengangkut yang masuk ke lokasi cenderung fluktuatif. Sempat meningkat hingga puluhan truk dalam sehari, kini jumlahnya kembali menurun. Kondisi ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem kontrol secara lebih disiplin dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh bersifat situasional, melainkan harus dilakukan secara konsisten dari hulu hingga hilir. Ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung agar memastikan seluruh material yang masuk benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal, yakni berupa sampah organik yang telah melalui proses pencacahan dan bebas dari campuran plastik maupun material non-organik lainnya.
“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Jangan sampai ada material lain yang ikut masuk di luar dari yang sudah disepakati,” Ujarnya, pada saat diwawancarai di kantor DPRD Klungkung pada senin (21/04).
Menurutnya, material yang dikirim saat ini bukanlah kompos siap pakai, melainkan bahan baku berupa cacahan sampah organik yang masih memerlukan proses lanjutan. Oleh karena itu, potensi kontaminasi oleh sampah non-organik harus diantisipasi secara ketat sejak dari titik asal pengiriman.
Hal senada juga sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, yang menekankan pentingnya pengawasan terpadu sejak proses pemuatan di Denpasar hingga tahap pengolahan di lokasi zona penyangga.
Di sisi lain, kesiapan infrastruktur penampungan juga terus diperkuat. Saat ini, lubang penampungan utama dengan dimensi sekitar 40 meter x 25 meter dan kedalaman 3 hingga 4 meter masih dinilai mencukupi. Namun sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan volume ke depan, pemerintah daerah telah menyiapkan lubang penampungan tambahan dengan kapasitas serupa.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang mulai berkembang, DPRD Klungkung juga mengajak warga untuk tetap tenang namun tetap kritis. Partisipasi aktif masyarakat dinilai penting sebagai bagian dari kontrol sosial guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
“Peran masyarakat sangat penting. Jika menemukan hal yang tidak sesuai atau berpotensi mengganggu lingkungan, segera laporkan agar bisa cepat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung, Dewa Komang Aswin, menyampaikan bahwa hingga saat ini fokus pemerintah masih tertuju pada kelancaran proses teknis pengiriman dan pengolahan. Terkait potensi kontribusi atau kompensasi bagi daerah, ia menyebutkan belum ada pembahasan lebih lanjut.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan proses ini berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat,” jelasnya.
Dengan pengawasan yang semakin diperketat, sinergi antar pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan sampah di zona penyangga PKB Klungkung diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan awal—yakni sebagai solusi pengolahan sampah berbasis lingkungan tanpa menimbulkan beban baru bagi wilayah Klungkung.
Berdasarkan pantauan hingga awal pekan ini, jumlah armada pengangkut yang masuk ke lokasi cenderung fluktuatif. Sempat meningkat hingga puluhan truk dalam sehari, kini jumlahnya kembali menurun. Kondisi ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem kontrol secara lebih disiplin dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh bersifat situasional, melainkan harus dilakukan secara konsisten dari hulu hingga hilir. Ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Klungkung agar memastikan seluruh material yang masuk benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal, yakni berupa sampah organik yang telah melalui proses pencacahan dan bebas dari campuran plastik maupun material non-organik lainnya.
“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Jangan sampai ada material lain yang ikut masuk di luar dari yang sudah disepakati,” Ujarnya, pada saat diwawancarai di kantor DPRD Klungkung pada senin (21/04).
Menurutnya, material yang dikirim saat ini bukanlah kompos siap pakai, melainkan bahan baku berupa cacahan sampah organik yang masih memerlukan proses lanjutan. Oleh karena itu, potensi kontaminasi oleh sampah non-organik harus diantisipasi secara ketat sejak dari titik asal pengiriman.
Hal senada juga sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, yang menekankan pentingnya pengawasan terpadu sejak proses pemuatan di Denpasar hingga tahap pengolahan di lokasi zona penyangga.
Di sisi lain, kesiapan infrastruktur penampungan juga terus diperkuat. Saat ini, lubang penampungan utama dengan dimensi sekitar 40 meter x 25 meter dan kedalaman 3 hingga 4 meter masih dinilai mencukupi. Namun sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan volume ke depan, pemerintah daerah telah menyiapkan lubang penampungan tambahan dengan kapasitas serupa.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang mulai berkembang, DPRD Klungkung juga mengajak warga untuk tetap tenang namun tetap kritis. Partisipasi aktif masyarakat dinilai penting sebagai bagian dari kontrol sosial guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
“Peran masyarakat sangat penting. Jika menemukan hal yang tidak sesuai atau berpotensi mengganggu lingkungan, segera laporkan agar bisa cepat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung, Dewa Komang Aswin, menyampaikan bahwa hingga saat ini fokus pemerintah masih tertuju pada kelancaran proses teknis pengiriman dan pengolahan. Terkait potensi kontribusi atau kompensasi bagi daerah, ia menyebutkan belum ada pembahasan lebih lanjut.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan proses ini berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat,” jelasnya.
Dengan pengawasan yang semakin diperketat, sinergi antar pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, pengelolaan sampah di zona penyangga PKB Klungkung diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan awal—yakni sebagai solusi pengolahan sampah berbasis lingkungan tanpa menimbulkan beban baru bagi wilayah Klungkung.
(sra)
Foto
