Konten JK Dipotong, Peneliti Soroti Bahaya Dekontekstualisasi di Medsos

Viral Potongan Video JK, Peneliti Drone Emprit: Ada Manipulasi Konteks dan Penyebaran Masif

Peneliti Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid menilai viralnya potongan video Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, terkait isu SARA merupakan manipulasi konteks yang klasik. Yaitu, upaya 'dekonstektualisasi' dengan memotong video panjang menjadi pendek-pendek sehingga kehilangan konteksnya.

"Apa yang terjadi adalah video aslinya 43 menit yang membahas tentang "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mitigasi Eskalasi Perang Regional Multipolar", lalu dipotong pendek-pendek sehingga kehilangan konteksnya, baik historis maupun akademiknya," kata Rizal Nova.

Menurutnya, pernyataan JK tentang 'mati syahid' itu merupakan refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon lalu, bukan mengajarkan atau mendukung doktrin kekerasan berbasis agama.

"Kata 'Mati Syahid' adalah dalam konteks refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon, tetapi diputarbalikkan seolah JK mengajarkan dan mendukung doktrin kekerasan," terangnya.

Rizal Nova melihat penyebaran potongan pendek JK ini terstruktur dan masif di media sosial. Berdasarkan data Drone Emprit, ada lebih dari 34.600 mention dengan 17 persen sentimen bernada negatif, dan lebih dari 1.600 percakapan bernada marah di semua platform. Bahkan di Twitter/X ada konten yang engagement-nya mencapai 2,5 juta.

Selain itu, terlihat ada akun-akun yang secara sistematis memotong dan menyebarkan konten provokatif tersebut.

"Dilihat dari penyebarannya ini baru ramai sebulan setelah ceramah di UGM," katanya.

Oleh karena itu, Rizal Nova menyebut potensi konflik SARA dari manipulasi konten media sosial ini relatif tinggi. Terlebih setelah amplifikasi terstruktur, ada upaya eskalasi yang dilakukan dengan pelaporan JK di berbagai daerah.

"Terlepas benar atau tidaknya, ini berarti ada upaya mobilisasi berbasis sentimen agama, meski saya berharap ini tidak membesar," ujar Kang Nova.

Bila diamati, menurut Nova, ada tiga tahapan yang terjadi pada kasus ini. Pertama, ada kejadian pemicu (trigger event) berupa potongan video; Kedua, amplifikasi masif melalui konten provokasi di media sosial, tokoh besar yang terlibat, dan pelaporan ke kepolisian. Dan yang ketiga adalah polarisasi yang terlihat dari somasi, rencana demonstrasi, dan pembelahan opini di publik.

"Ada dikotomi yang terjadi di publik, antara membela JK atau membela umat Kristen. Ini yang sangat berbahaya," sambung Nova.

Untuk itu, Ia menyarankan beberapa hal agar kasus seperti ini tidak menjadi konflik SARA. Diantaranya dengan literasi digital, penguatan verifikasi, dan edukasi tentang teknik manipulasi di media sosial.

"Bisa dilakukan dengan kampanye "stop dulu" atau "tonton dulu secara utuh", jangan yang potongan. Kedua, Fact Checker harus diperkuat, dan ketiga masyarakat harus diberitahu bagaimana dekonstualisasi itu bekerja, atau selective editing itu dilakukan, dan AI generate konten digunakan untuk memanipulasi opini," jelasnya.

Terakhir, Ia menyarankan adanya dialog lintas agama dan membangun narasi sejarah dengan benar. Hal itu juga harus dikampanyekan masif untuk mengimbangi narasi-narasi yang provokatif di media sosial.

"Pemuka agama memberikan klarifikasi (PGI dan HKBP), dan membangun narasi bersama tentang sejarah dengan benar agar kita bisa melihat secara utuh di lapangan," pungkasnya.