Bantah The Economist, Ekonom : Kondisi Indonesia Relatif Lebih Baik
Senin, 25 Mei 2026 - 12:18 WIB
A
A
A
Belakangan ini, The Economist-media berbasis di Inggris-gencar melancarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut pakar ekonomi, Dr. Surya Vandiantara, kritik tersebut berkaitan dengan perbedaan ideologi yang tajam antara cara pandang media tersebut dengan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo saat ini berorientasi pada kemandirian dan pemerataan. Oleh karena itu, banyak program pemerintah yang sifatnya kerakyatan.
"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya.
Sementara, The Economist menilai pemerintah terlalu intervensi pada ekonomi karena program-program kerakyatan tersebut. Bagi mereka efisiensi ekonomi akan tercapai bila semua cabang hidup masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar.
"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah." ujar pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.
Oleh karena itu, menurut Surya, The Economist sangat gencar memberikan kritik terhadap berbagai program yang tidak sejalan dengan paradigma ekonomi tersebut. Surya menyebut aliran pasar bebas itu bertentangan dengan paham ekonomi yang dianut pendiri Republik Indonesia.
"Aliran ekonomi yang diterapkan Founding Fathers negara kita menyatakan bahwa, berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi," kata Surya.
Padahal, kata Surya, bila sistem pasar bebas itu diterapkan di Indonesia, maka menjurus pada terbukanya penjajahan ekonomi gaya baru yang akan dilakukan oleh negeri-negeri imperialis. Menurutnya, tanpa proteksi negara, UMKM dan petani kita akan tergilas oleh modal besar.
"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan. Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," terangnya.
Sebagaimana diketahui, salah satu kritik pedas The Economist terhadap Indonesia terkait dengan rasio utang dan defisit anggaran berjalan. Terkait itu, Surya menilai kondisi Indonesia justru masih lebih baik dibanding negara lain yang notabene menerapkan pasar bebas sebagaimana diinginkan The Economist.
"Hingga April 2026, defisit APBN tercatat diangka 164,4 Triliun atau setara dengan 0,64% dari PDB. Angka ini membaik dibandingkan dari periode sebelumnya 0,93%. Kondisi ini tentunya memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Defisit APBN yang kian membaik ini membantah narasi negatif yang sebelumnya disampaikan oleh The Economist," pungkasnya.
Menurutnya, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo saat ini berorientasi pada kemandirian dan pemerataan. Oleh karena itu, banyak program pemerintah yang sifatnya kerakyatan.
"Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun," kata Surya.
Sementara, The Economist menilai pemerintah terlalu intervensi pada ekonomi karena program-program kerakyatan tersebut. Bagi mereka efisiensi ekonomi akan tercapai bila semua cabang hidup masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar.
"Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah." ujar pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.
Oleh karena itu, menurut Surya, The Economist sangat gencar memberikan kritik terhadap berbagai program yang tidak sejalan dengan paradigma ekonomi tersebut. Surya menyebut aliran pasar bebas itu bertentangan dengan paham ekonomi yang dianut pendiri Republik Indonesia.
"Aliran ekonomi yang diterapkan Founding Fathers negara kita menyatakan bahwa, berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi," kata Surya.
Padahal, kata Surya, bila sistem pasar bebas itu diterapkan di Indonesia, maka menjurus pada terbukanya penjajahan ekonomi gaya baru yang akan dilakukan oleh negeri-negeri imperialis. Menurutnya, tanpa proteksi negara, UMKM dan petani kita akan tergilas oleh modal besar.
"Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan. Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," terangnya.
Sebagaimana diketahui, salah satu kritik pedas The Economist terhadap Indonesia terkait dengan rasio utang dan defisit anggaran berjalan. Terkait itu, Surya menilai kondisi Indonesia justru masih lebih baik dibanding negara lain yang notabene menerapkan pasar bebas sebagaimana diinginkan The Economist.
"Hingga April 2026, defisit APBN tercatat diangka 164,4 Triliun atau setara dengan 0,64% dari PDB. Angka ini membaik dibandingkan dari periode sebelumnya 0,93%. Kondisi ini tentunya memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Defisit APBN yang kian membaik ini membantah narasi negatif yang sebelumnya disampaikan oleh The Economist," pungkasnya.
(sra)
Foto
