Kanal

Beranda

Nasional

Internasional

Daerah

Lifestyle

Sports

Ekonomi Bisnis

Teknologi

Otomotif

Edukasi

Kalam

Multimedia

Indeks

Today's HI-LITE

SindoScope

Live TV

RCTI

GTV

MNCTV

iNews

Radio Live

MNC Trijaya

Global Radio

V Radio

RDI

MNC Networks

RCTI+

Vision+

MotionPay

Motion Life

Motion Trade

Motion Banking

MNC Tourism

Mister Aladin

1/6

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat telah membuat sembilan rancangan dalam aturan tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

2/6

Menkominfo Rudiantara hadir dalam pengumuman Permen Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

3/6

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam pengumuman Permen Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

4/6

5/6

6/6

(Kiri-kanan) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengumumkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online, di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Kemenhub Umumkan Permen Tentang Taksi Online

A A A

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengumumkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online, di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat telah membuat sembilan rancangan dalam aturan tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

(rat)