Gelar Unjuk Rasa di DPR RI, Poros Pelajar Berikan Catatan untuk RUU Sisdiknas
Kamis, 01 September 2022 - 21:00 WIB
A
A
A
JAKARTA-- Tiga Organisasi pelajar yang tergabung dalam Aliansi Poros Pelajar Nasional melakukan unjuk rasa di depan kantor dpr/mpr ri. Ketiga organisasi tersebut yakni Pelajar Islam Indonesia (PII), ikatan Pelajar Al-Washliyah (IPA), Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI).
Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PB PII, Rafani Tuahuns mengatakan bahwa RUU sisdiknas yang dirancang pemerintah tidak berpihak pada pelajar.
"Rancangan Undang-Undang Sistem pendidikan nasional yang diinisiasi pemerintah sedikit pun tidak menyentuh pada urusan hak pelajar, hal tersebut tentunya menjadi indikasi bahwa RUU yang ada tidak berpihak kepada pelajar," kata Rafani, Kamis (1/9).
Selain itu Ketua Umum PP IPA Afriyandi menilai RUU Sisdiknas 2022 tersebut berpotensi membuka keran keran komersialisasi yang semakin tinggi.
"Kami khawatir jika sampai RUU ini disahkan hari ini, akan sangat membuka lebar Keran keran dan kesempatan lembaga pendidikan untuk melakukan komersialisasi"
Senada dengan dua ketua umum organisasi pelajar, Ketua Umum SEPMI Imaduddin meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dan menunda rencana RUU Sisdiknas dari prolegnas prioritas 2022. "Sebaiknya RUU sisdiknas ini ditunda untuk dimasukan ke dalam prolegnas prioritas 2022, karna belum mampu mengakomodir banyak pihak.
Selain dari menuntut penolakan RUU Sisdiknas, unjuk rasa yang bertajuk 77 tahun pendidikan gagal merdeka ini menuntut pemerintah agar menghentikan rencana kenaikan BBM.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PB PII, Rafani Tuahuns mengatakan bahwa RUU sisdiknas yang dirancang pemerintah tidak berpihak pada pelajar.
"Rancangan Undang-Undang Sistem pendidikan nasional yang diinisiasi pemerintah sedikit pun tidak menyentuh pada urusan hak pelajar, hal tersebut tentunya menjadi indikasi bahwa RUU yang ada tidak berpihak kepada pelajar," kata Rafani, Kamis (1/9).
Selain itu Ketua Umum PP IPA Afriyandi menilai RUU Sisdiknas 2022 tersebut berpotensi membuka keran keran komersialisasi yang semakin tinggi.
"Kami khawatir jika sampai RUU ini disahkan hari ini, akan sangat membuka lebar Keran keran dan kesempatan lembaga pendidikan untuk melakukan komersialisasi"
Senada dengan dua ketua umum organisasi pelajar, Ketua Umum SEPMI Imaduddin meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dan menunda rencana RUU Sisdiknas dari prolegnas prioritas 2022. "Sebaiknya RUU sisdiknas ini ditunda untuk dimasukan ke dalam prolegnas prioritas 2022, karna belum mampu mengakomodir banyak pihak.
Selain dari menuntut penolakan RUU Sisdiknas, unjuk rasa yang bertajuk 77 tahun pendidikan gagal merdeka ini menuntut pemerintah agar menghentikan rencana kenaikan BBM.
(sra)
Foto
