Jakarta Fair Kemayoran 2026 Targetkan 6 Juta Pengunjung dan Transaksi Rp8 Triliun
Jum'at, 26 Juni 2026 - 08:37 WIB
A
A
A
Jakarta - Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi menilai pemerintahan Presiden Prabowo cukup demokratis dan tak anti kritik terhadap maraknya aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa.
Menurutnya, salah satu indikator yang bisa dilihat adalah kemauan pemerintah menerima dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa.
"Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak anti kritik," ungkap Alwan pada Kamis (25/6).
Keterbukaan pemerintah itu, menurut Alwan, juga terlihat ketika pemerintah mau mendengarkan masukan dari para ahli ekonomi dan masyarakat dalam merespon pelemahan rupiah dan turunnya IHSG. Hal itu terlihat ketika kebijakan fiskal dan moneter kemudian diarahkan untuk mengatasi sumber masalahnya.
"Perlu dipahami bahwa pelemahan Rupiah dan IHSG turun karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, perang, kenaikan suku bunga dunia, ketidakpastian politik, atau perlambatan ekonomi domestik. Karena itu, respon pemerintah disesuaikan dengan penyebab utama penurunan tersebut," lanjutnya menambahkan.
Pun begitu dengan program yang banyak disorot mahasiswa, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun itu janji politik, namun Presiden Prabowo tak segan untuk melakukan evaluasi besar-besaran.
"Sedangkan MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya, bahwa ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melalukan mitigasi dan ruang perbaikan ke depan," ujarnya.
Oleh karena itu, Alwan melihat harusnya eskalasi gerakan mahasiswa ini turun ketika pemerintah telah berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun jika terus berlanjut, maka itu menjadi sebuah anomali.
"Memang eskalasi demonstrasi mahasiswa juga perlu didalami, apakah tuntutannya memang berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah. Maka jika pemerintah sudah berkomitmen memperbaiki dan mebuka ruang dialog semestinya eskalasi maasa aksi harus berkurang dan dihentikan," ujarnya.
Menurutnya, salah satu indikator yang bisa dilihat adalah kemauan pemerintah menerima dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa.
"Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak anti kritik," ungkap Alwan pada Kamis (25/6).
Keterbukaan pemerintah itu, menurut Alwan, juga terlihat ketika pemerintah mau mendengarkan masukan dari para ahli ekonomi dan masyarakat dalam merespon pelemahan rupiah dan turunnya IHSG. Hal itu terlihat ketika kebijakan fiskal dan moneter kemudian diarahkan untuk mengatasi sumber masalahnya.
"Perlu dipahami bahwa pelemahan Rupiah dan IHSG turun karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, perang, kenaikan suku bunga dunia, ketidakpastian politik, atau perlambatan ekonomi domestik. Karena itu, respon pemerintah disesuaikan dengan penyebab utama penurunan tersebut," lanjutnya menambahkan.
Pun begitu dengan program yang banyak disorot mahasiswa, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun itu janji politik, namun Presiden Prabowo tak segan untuk melakukan evaluasi besar-besaran.
"Sedangkan MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya, bahwa ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melalukan mitigasi dan ruang perbaikan ke depan," ujarnya.
Oleh karena itu, Alwan melihat harusnya eskalasi gerakan mahasiswa ini turun ketika pemerintah telah berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun jika terus berlanjut, maka itu menjadi sebuah anomali.
"Memang eskalasi demonstrasi mahasiswa juga perlu didalami, apakah tuntutannya memang berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah. Maka jika pemerintah sudah berkomitmen memperbaiki dan mebuka ruang dialog semestinya eskalasi maasa aksi harus berkurang dan dihentikan," ujarnya.
(sra)
Foto
