Amanat Research Institute Gelar Roundtable Policy Discussion di UI Bahas Isu Kelautan dan Lingkungan

Jakarta, 28 Februari 2025 – Amanat Research Institute kembali menggelar acara Roundtable Policy Discussion bertemakan "Meninjau Potensi Nilai Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia" Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 28 Februari 2025, di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan pejabat penting di bidang kelautan dan lingkungan, di antaranya: Ibu Intan Fauzi selaku Stafsus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis, Prof. Dr. Yonvitner (Kepala PKSPL dan Akademisi IPB), Rocky Pairunan (Manager for Ocean and Plastic Waste World Resources Institute), Dr. Yus Budiyono (Peneliti Senior Badan Riset Inovasi Nasional), M. Candra Wirawan Arief, Ph.D. (Dosen FPIK Unpad), Ir. Mujizat Alam (Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT. PAL), Setijadi, MT (CEO Supply Chain Indonesia), Akhmad Solihin (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB), Dr. Capt. Ari Wibowo (Perwakilan Kementerian Perhubungan), dan Tauhid Ahmad (Researcher INDEF).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Amanat Research Institute dan Forma Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI). Dalam sambutannya, Bayu Satria Utomo selaku Direktur Eksekutif Amanat Research Institute menyampaikan, "Acara ini merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu pengetahuan yang sering dibahas di forum akademis. Hasil dari diskusi ini akan kami teliti lebih lanjut dan kami sampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan dan kementerian lainnya." Bayu berharap generasi muda dapat mengambil pelajaran dari diskusi ini dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan untuk masa depan yang lebih baik.

Ibu Intan Fauzi selaku Stafsus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor. "Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan tepat sasaran. Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan," ujarnya. Seluruh masukan yang disampaikan akan dikompilasi dan diserahkan langsung kepada Pak Zulkifli Hasan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Salman Al Fathan, Project Manager acara ini, memaparkan potensi ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. "Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari pengembangan konektivitas ALKI sangat besar, baik dari biaya pelabuhan, pajak, pemandu kapal, dan lainnya," kata Salman. Ia juga menambahkan bahwa tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ekonomi tersebut serta membangun strategi restorasi lingkungan, mitigasi, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap degradasi lingkungan.

Acara ini berhasil mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas isu penting yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik dan berdampak luas bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia.

Dari diskusi ini, para narasumber pakar menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan harus memiliki pendekatan multidisipliner yang dapat menyeimbangkan perspektif pembangunan ekonomi dengan usaha restorasi dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan ALKI harus diselaraskan dengan agenda pemerataan pembangunan di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan keterhubungan yang mendorong pembangunan ekonomi secara lebih merata.