Kementerian Perhubungan Tunjuk PT Pelabuhan Buana Reja, Perkuat Rantai Bisnis ABMM
Kamis, 29 Mei 2025 - 16:29 WIB
A
A
A
PT Pelabuhan Buana Reja, entitas usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM), secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai pengelola jasa kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Buana Reja, Pelabuhan Satui, Kalimantan Selatan.
Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2024, yang menetapkan PT Pelabuhan Buana Reja sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang akan mengelola Terminal Umum Pelabuhan Satui guna mendukung aktivitas logistik dan industri di wilayah tersebut.
Direktur PT Pelabuhan Buana Reja, Donny Indrasworo, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah. “Penunjukan ini merupakan amanah besar yang kami sambut dengan penuh komitmen. Pelabuhan Satui memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang logistik pertambangan dan industri di Kalimantan Selatan. Kami akan mengoperasikan fasilitas pelabuhan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi mendukung kelancaran dan efisiensi logistik nasional,” ujarnya.
Peresmian perjanjian konsesi dilakukan pada Kamis, 15 Mei 2025, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, serta jajaran manajemen PT Pelabuhan Buana Reja. Dalam konsesi tersebut, nilai investasi yang dialokasikan mencapai Rp 463 miliar, dengan fee konsesi sebesar 5 persen dari pendapatan kotor. Jangka waktu perjanjian konsesi ditetapkan selama 28 tahun.
Sebelumnya, terminal pelabuhan ini digunakan oleh PT Tunas Inti Abadi untuk kepentingan sendiri berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 20 Februari 2017. Kini, pengelolaan dialihkan kepada PT Pelabuhan Buana Reja sebagai bagian dari optimalisasi aset dan pelayanan publik.
Direktur ABMM, Feriwan Sinatra, menyatakan bahwa langkah ini memperkuat peran PT Pelabuhan Buana Reja dalam mendukung rantai nilai bisnis pertambangan dan logistik nasional. “Konsesi ini menjadi momentum strategis bagi grup ABMM, khususnya dalam memperluas kontribusi di sektor mining value chain (MVC). Ini adalah peluang dalam menghadapi tantangan masa depan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas logistik,” jelasnya.
Penunjukan ini menjadi salah satu langkah nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.
Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 125 Tahun 2024, yang menetapkan PT Pelabuhan Buana Reja sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang akan mengelola Terminal Umum Pelabuhan Satui guna mendukung aktivitas logistik dan industri di wilayah tersebut.
Direktur PT Pelabuhan Buana Reja, Donny Indrasworo, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah. “Penunjukan ini merupakan amanah besar yang kami sambut dengan penuh komitmen. Pelabuhan Satui memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang logistik pertambangan dan industri di Kalimantan Selatan. Kami akan mengoperasikan fasilitas pelabuhan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi mendukung kelancaran dan efisiensi logistik nasional,” ujarnya.
Peresmian perjanjian konsesi dilakukan pada Kamis, 15 Mei 2025, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, serta jajaran manajemen PT Pelabuhan Buana Reja. Dalam konsesi tersebut, nilai investasi yang dialokasikan mencapai Rp 463 miliar, dengan fee konsesi sebesar 5 persen dari pendapatan kotor. Jangka waktu perjanjian konsesi ditetapkan selama 28 tahun.
Sebelumnya, terminal pelabuhan ini digunakan oleh PT Tunas Inti Abadi untuk kepentingan sendiri berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 20 Februari 2017. Kini, pengelolaan dialihkan kepada PT Pelabuhan Buana Reja sebagai bagian dari optimalisasi aset dan pelayanan publik.
Direktur ABMM, Feriwan Sinatra, menyatakan bahwa langkah ini memperkuat peran PT Pelabuhan Buana Reja dalam mendukung rantai nilai bisnis pertambangan dan logistik nasional. “Konsesi ini menjadi momentum strategis bagi grup ABMM, khususnya dalam memperluas kontribusi di sektor mining value chain (MVC). Ini adalah peluang dalam menghadapi tantangan masa depan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas logistik,” jelasnya.
Penunjukan ini menjadi salah satu langkah nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sistem logistik nasional yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.
(sra)
Foto
