Sediakan Akses Internet Merata, Menteri Johnny : Kominfo Kombinasikan Kabel Serat Optik dan Satelit
Kamis, 17 Maret 2022 - 06:17 WIB
A
A
A
Jakarta-Pemerintah selangkah lebih maju untuk mengikis kesenjangan digital dengan pemerataan infrastruktur digital untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan pengadaan satelit multifungsi dapat membantu Pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet. Menurut Menteri Johnny, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung.
“Jaringan pita lebar backbone, kita telah menggelar 360.000 Km fiber optik di darat dan dasar laut. Kalau kita pegang ujungnya dan mengitari bumi, itu 9 kali lipat panjangnya. Apakah sudah cukup? Belum! Oleh karena itu, kita tetap harus menghubungkan seluruh titik-titik yang belum terhubung agar arus data bisa disalurkan dengan baik dan merata. Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” jelas Menkominfo dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian yang berlangsung hibrida dari Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (15/03/2022).
Menurut Menteri Johnny agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Kementerian Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator.
“Untuk pengadaan satelit, saya telah meminta untuk menyiapkan agar satelit berikutnya adalah satelit dengan teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya bisa diatur melalui software-nya di hulu, Nah, akan kita pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan, HBS merupakan cadangan untuk SATRIA-I menggunakan teknologi very high-throughput sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet.
"Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan diorbit pada April tahun 2020 yang lalu,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit.
"Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,” tandasnya.
Atasi Kesenjangan
Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif menjelaskan skema pembiayaan HBS dengan SATRIA-1 berbeda. Pembiayaan HBS langsung dari BAKTI Kementerian Kominfo. Sementara SATRIA-1 berasal dari konsorsium atau investor.
“Untuk SATRIA-1, kami membutuhkan investor untuk HBS kami menggunakan dana pembiayaan langsung dari BAKTI sendiri karena ini sebenarnya ditujukan juga untuk menggantikan BTS-BTS USO yang sewa kontraknya akan berakhir di tahun 2024. Jadi akan menggunakan dana BAKTI which is USO untuk keperluan ini,” jelasnya.
Dirut Anang Latif menegaskan pengadaan satelit ini akan memberikan manfaat bagi BAKTI Kementerian Kominfo yang bertugas menjembatani kesenjangan akses telekomunikasi di Indonesia.
“Harapannya dengan kehadiran dua satelit di tahun 2023, tentunya akan membuat ketersediaan bandwith sehingga layanan internet menjadi lebih memadai, lebih layak. Sehingga proses transformasi digital yang telah disiapkan bukan hanya oleh Kominfo, termasuk dengan kementerian dan lembaga lainnya di pemerintahan tentunya bisa makin lancar,” harapnya.
Saat ini BAKTI Kementerian Kominfo telah membangun lebih dari 3000 Tower BTS 4G dan akses internet di hampir lebih dari 17.000 titik. Sebanyak 95% akses menggunakan satelit yang ada di atas wilayah Indonesia.
“Semua fasilitas yang tersedia satelit yang ada di atas wilayah Indonesia, semua kapasitasnya sudah habis dipakai, sehingga nanti dengan adanya kehadiran SATRIA-I beserta Hot Backup-nya, ini tentunya akan menopang kebutuhan bandwith yang saat ini terasa sangat kurang,” ungkap Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.
Usai mengumumkan Penunjukan Pemenang pengadaan Hot Backup Satellite pada Jumat (11/03/2022), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi menandatangani kontrak pengadaan satelit cadangan HBS bersama konsorsium Kemitraan Nusantara Jaya yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
Hadir dalam seremoni penandatangan kontrak pengadaan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Dodi Setiadi; Dirjen SDPP Kominfo, Ismail; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktur PPKBLU, Agung Yulianto; Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi; para pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kominfo, dan Dewan Pengawas beserta Direksi BAKTI Kementerian Kominfo.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan pengadaan satelit multifungsi dapat membantu Pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet. Menurut Menteri Johnny, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung.
“Jaringan pita lebar backbone, kita telah menggelar 360.000 Km fiber optik di darat dan dasar laut. Kalau kita pegang ujungnya dan mengitari bumi, itu 9 kali lipat panjangnya. Apakah sudah cukup? Belum! Oleh karena itu, kita tetap harus menghubungkan seluruh titik-titik yang belum terhubung agar arus data bisa disalurkan dengan baik dan merata. Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” jelas Menkominfo dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian yang berlangsung hibrida dari Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (15/03/2022).
Menurut Menteri Johnny agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Kementerian Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator.
“Untuk pengadaan satelit, saya telah meminta untuk menyiapkan agar satelit berikutnya adalah satelit dengan teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya bisa diatur melalui software-nya di hulu, Nah, akan kita pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan, HBS merupakan cadangan untuk SATRIA-I menggunakan teknologi very high-throughput sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet.
"Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan diorbit pada April tahun 2020 yang lalu,” jelasnya.
Menteri Johnny menegaskan telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit.
"Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,” tandasnya.
Atasi Kesenjangan
Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif menjelaskan skema pembiayaan HBS dengan SATRIA-1 berbeda. Pembiayaan HBS langsung dari BAKTI Kementerian Kominfo. Sementara SATRIA-1 berasal dari konsorsium atau investor.
“Untuk SATRIA-1, kami membutuhkan investor untuk HBS kami menggunakan dana pembiayaan langsung dari BAKTI sendiri karena ini sebenarnya ditujukan juga untuk menggantikan BTS-BTS USO yang sewa kontraknya akan berakhir di tahun 2024. Jadi akan menggunakan dana BAKTI which is USO untuk keperluan ini,” jelasnya.
Dirut Anang Latif menegaskan pengadaan satelit ini akan memberikan manfaat bagi BAKTI Kementerian Kominfo yang bertugas menjembatani kesenjangan akses telekomunikasi di Indonesia.
“Harapannya dengan kehadiran dua satelit di tahun 2023, tentunya akan membuat ketersediaan bandwith sehingga layanan internet menjadi lebih memadai, lebih layak. Sehingga proses transformasi digital yang telah disiapkan bukan hanya oleh Kominfo, termasuk dengan kementerian dan lembaga lainnya di pemerintahan tentunya bisa makin lancar,” harapnya.
Saat ini BAKTI Kementerian Kominfo telah membangun lebih dari 3000 Tower BTS 4G dan akses internet di hampir lebih dari 17.000 titik. Sebanyak 95% akses menggunakan satelit yang ada di atas wilayah Indonesia.
“Semua fasilitas yang tersedia satelit yang ada di atas wilayah Indonesia, semua kapasitasnya sudah habis dipakai, sehingga nanti dengan adanya kehadiran SATRIA-I beserta Hot Backup-nya, ini tentunya akan menopang kebutuhan bandwith yang saat ini terasa sangat kurang,” ungkap Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.
Usai mengumumkan Penunjukan Pemenang pengadaan Hot Backup Satellite pada Jumat (11/03/2022), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi menandatangani kontrak pengadaan satelit cadangan HBS bersama konsorsium Kemitraan Nusantara Jaya yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
Hadir dalam seremoni penandatangan kontrak pengadaan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Dodi Setiadi; Dirjen SDPP Kominfo, Ismail; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktur PPKBLU, Agung Yulianto; Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi; para pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kominfo, dan Dewan Pengawas beserta Direksi BAKTI Kementerian Kominfo.
(sra)
Foto
