Jaminan Pensiun Indonesia

Kepala Bidang Humas dan Pelayanan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Ricky Samjico (kiri), Konsultan Aktaria Steven Tanner (tengah) dan Ketua Harian ADPLK Nur Hasan (kanan) berbincang bersama tentang usulan iuran jaminan pensiun 1,5% sesuai rekomendasi Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat (05/06/2015). Jika jaminan pensiun Indonesia disusun dengan baik, paling tidak 20 persen kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur Indonesia dapat dipenuhi dari pinjaman pemerintah kepada pekerjanya.