Sambut IWD 2026, Aliansi G20 EMPOWER Dorong Kolaborasi Publik–Swasta Perkuat Ekonomi Perempuan

Jakarta — Aliansi G20 EMPOWER menegaskan kembali komitmennya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women’s Day (IWD) 2026 pada 8 Maret.

Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan pemberdayaan perempuan berjalan lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.

“Aliansi G20 EMPOWER menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Rinawati dalam keterangannya, Minggu (8/3).

Menurut dia, Aliansi G20 EMPOWER merupakan satu-satunya aliansi di lingkungan G20 yang secara terstruktur menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan dan aksi nyata bagi pemberdayaan ekonomi perempuan.

Rinawati menjelaskan, sejak diluncurkan pada 2019, Aliansi G20 EMPOWER terus berkembang menjadi platform strategis global untuk mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem yang lebih inklusif.

Ia menambahkan, Presidensi Indonesia pada 2022 menjadi tonggak penting dalam perjalanan aliansi tersebut. Saat itu, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM untuk pertama kalinya diangkat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

“Hal ini dilakukan melalui penguatan berbagai inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER,” jelasnya.

Di bawah Presidensi Afrika Selatan, lanjut Rinawati, Aliansi G20 EMPOWER mengusung tema “UHURU – Women Building Sustainable Income and Financial Independence.” Tema tersebut memiliki tiga fokus utama, yakni kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam dunia ekonomi global.

“Komunike 2025 menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Aliansi G20 EMPOWER mendorong berbagai langkah konkret, antara lain pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, penguatan Global Advocates Network, serta pengembangan lima kelompok kerja utama.

Kelompok kerja tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.

“Agenda ini menegaskan bahwa komitmen perlu diterjemahkan menjadi implementasi yang lebih sistematis, berbasis data, dan berdampak nyata,” kata Rinawati.

Dalam konteks Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat agenda nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai mitra strategis.

Kerja sama tersebut meliputi pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan.

Rinawati juga menyebut Aliansi G20 EMPOWER mendorong sinergi lanjutan melalui berbagai inisiatif, seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dan literasi digital, pembangunan pipeline berjenjang dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI sebagai national anchor.

Di tingkat internasional, kata dia, Aliansi G20 EMPOWER juga menekankan pentingnya kesinambungan agenda melalui usulan Five-Year Sustainability Plan serta penyempurnaan Terms of Reference secara kolaboratif.

“Hal ini agar Aliansi G20 EMPOWER semakin kuat sebagai platform jangka menengah yang relevan dan berkelanjutan hingga 2030,” ujarnya.

Langkah tersebut sejalan dengan G20 Leader’s Declaration 2025, yang menegaskan komitmen untuk memastikan perempuan memiliki akses setara terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.

Rinawati menambahkan, konsep “Rumah Bersama” yang diusung Kementerian PPPA juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam semangat itu, para Advocates—yang terdiri dari pimpinan senior dan jajaran C-suite dari perusahaan pendukung Aliansi G20 EMPOWER—diharapkan dapat menggerakkan potensi perusahaan masing-masing untuk menghadirkan dampak nyata di berbagai daerah.

Menurut Rinawati, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat legacy Aliansi G20 EMPOWER melalui kemitraan lintas sektor yang menjawab kebutuhan nyata perempuan.

“Kemitraan tersebut dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan,” katanya.

Karena itu, ke depan Aliansi G20 EMPOWER dinilai perlu semakin fokus pada penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta.

“Tujuannya agar dampaknya tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang,” ucap Rinawati.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai agenda strategis bersama.

“Kolaborasi publik–swasta yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta kemitraan lintas sektor akan menjadi kunci untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak utamanya,” tutupnya.

Sementara itu Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya menyampaikan. “Peringatan International Women’s Day 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berhenti pada wacana”. Ujarnya

Lanjut Yessie Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian untuk membangun ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.”